alexametrics
Kontroversi Omnibus Law Cipta Kerja Versi KSPI, Ini Penjelasannya
Kontroversi Omnibus Law Cipta Kerja Versi KSPI, Ini Penjelasannya

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkap sembilan poin kontroversial dalam draf Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Maka itu, KSPI menolak draf Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diserahkan pemerintahan ke DPR, pekan lalu.

Menko Airlangga Yakin Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Direstui DPR
Menko Airlangga Yakin Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Direstui DPR

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja akan segera disetujui oleh DPR sehingga daya saing ekonomi bisa meningkat. Hal ditandai oleh masuknya investasi dan bertambahnya lapangan pekerjaan sehingga mampu menurunkan angka pengangguran.

Sertifikasi Halal Tak Boleh Hilang dalam Omnibus Law
Sertifikasi Halal Tak Boleh Hilang dalam Omnibus Law

Anggota Komisi VI DPR Nevi Zuairina secara tegas menolak penghapusan sertifikar halal di Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja.

IHW Berharap RUU Omibus Law Sederhanakan dan Persingkat Waktu Pembuatan Sertifikasi Halal
IHW Berharap RUU Omibus Law Sederhanakan dan Persingkat Waktu Pembuatan Sertifikasi Halal

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) H Ikhsan Abdulllah berharap saat pembahasan RUU Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja yang salah satu poin pentingnya dapat menyederhanakan dan mempersingkat waktu proses untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Buruh di Sumut Demo Tolak Omnibus Law Cipta Langan Kerja
Buruh di Sumut Demo Tolak Omnibus Law Cipta Langan Kerja

Massa yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Daerah Sumatera Utara (APBD-SU) berunjuk rasa di Kantor DPRD Sumatera Utara, Kamis (23/1/2020). Aksi turun ke jalan ini sebagai bentuk penolakan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Penghapusan Sertifikasi Halal, Draf RUU Omnibus Law Abal-abal
Penghapusan Sertifikasi Halal, Draf RUU Omnibus Law Abal-abal

Ketua DPR Puan Maharani menyebut draf RUU Omnibus Law yang beredar merupakan draf abal-abal. Pasalnya, pemerintah belum mengirimkan draf resmi kepada DPR.

Kewajiban Produk Bersertifikat Halal Dihapus, Begini Respons MUI
Kewajiban Produk Bersertifikat Halal Dihapus, Begini Respons MUI

Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas angkat suara terkait dengan munculnya draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang diduga menghapus ketentuan kewajiban produk bersertifikat halal yang beredar di Tanah Air seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Hapus Kewajiban Produk Bersertifikat Halal
Draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Hapus Kewajiban Produk Bersertifikat Halal

Draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang dibuat pemerintah, nyatanya tidak hanya membuat ketentuan kontroversi terkait ketenagakerjaan. Omnibus law juga menghapus ketentuan kewajiban produk bersertifikat halal yang beredar di Tanah Air yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).