alexametrics
Bupati JR Saragih Jangan Sungkan Berikan Sanksi Tegas Kepada Kadis Pendidikan dan Kepala BPKD
Bupati JR Saragih Jangan Sungkan Berikan Sanksi Tegas Kepada Kadis Pendidikan dan Kepala BPKD

Bupati Simalungun JR Saragih harus memberikan sanksi tegas kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Badan Kepegawain Pelatihan Daerah (BKPD).

Ribuan Guru di Simalungun Dipaksa Beli Dokumen Kurikulum Rp400.000
Ribuan Guru di Simalungun Dipaksa Beli Dokumen Kurikulum Rp400.000

Dunia pendidikan di Kabupaten Simalungun kembali bergolak. Setelah Bupati JR Saragih memberhentikan ratusan guru ASN non-sarjana, kini muncul masalah baru.

DPRD Minta Bupati Simalungun tak Keliru Sampaikan Laporan ke Menteri Pendidikan
DPRD Minta Bupati Simalungun tak Keliru Sampaikan Laporan ke Menteri Pendidikan

DPRD Simalungun, Sumatera Utara menyesalkan Bupati JR Saragih yang menyampaikan laporan keliru ke Kementerian Pendidikan RI terkait pemberhentian 1.695 guru Aparatur Sipil Negara (ASN) non sarjana.

Temuan BPK Jadi Tameng Bupati Simalungun Berhentikan Ratusan Guru ASN Non-Sarjana
Temuan BPK Jadi Tameng Bupati Simalungun Berhentikan Ratusan Guru ASN Non-Sarjana

DPRD Simalungun menyesalkan pernyataan Bupati JR Saragih yang menyebutkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi alasan pemberhentian guru Aparatur Sipil Negara (ASN) non sarjana.

Akibat 992 Guru ASN Non-Sarjana Diberhentikan, Siswa di Simalungun Jadi Terlantar
Akibat 992 Guru ASN Non-Sarjana Diberhentikan, Siswa di Simalungun Jadi Terlantar

Ratusan pelajar di sejumlah sekolah dasar (SD) negeri di Kabupaten Simalungun, terlantar pada hari ketiga sekolah tahun ajaran baru 2019.

Sudah Masuk Usia Pensiun, Banyak Guru ASN Bingung Jika Dipindahkan ke Struktural
Sudah Masuk Usia Pensiun, Banyak Guru ASN Bingung Jika Dipindahkan ke Struktural

Bupati Simalungun diminta segera membatalkan pemberhentian 992 guru SD dan SMP Aparatur Sipil Negara (ASN) non-sarjana di Kabupaten Simalungun.

Disdik Simalungun Diskriminatif, Masih Banyak Guru Non Sarjana Belum Diberhentikan
Disdik Simalungun Diskriminatif, Masih Banyak Guru Non Sarjana Belum Diberhentikan

Dinas Pendidikan (Disdik) Pemkab Simalungun dituding diskriminatif dalam memberlakukan undang-undang nomor 14 tahun 2005, yang mengharuskan guru bergelar akademik sarjana (S1) atau diploma (D IV).

Pembayaran Sertifikasi Guru Non Sarjana Simalungun Berpotensi Rugikan Negara Rp480 Miliar
Pembayaran Sertifikasi Guru Non Sarjana Simalungun Berpotensi Rugikan Negara Rp480 Miliar

Institue Law of Justice (ILAJ) menilai pembayaran tunjangan sertifikasi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) non sarjana, di kabupaten Simalungun, periode 2006-2018 berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp480 miliar.