PPATK Diminta Ungkap Kepala Daerah yang Cuci Uang di Judi Kasino

JAKARTA - Komisi II DPR meminta kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengungkap kepala daerah mana saja yang diduga melakukan pencucian uang ke tempat judi kasino.

“Pertama ya, kalau memang itu serius terjadi dan dari PPATK itu bener-bener akurat, bisa dipertanggungjawabkan, tentu yang pertama adalah PPATK harus mengungkap kepala-kepala daerah yang mana saja yang memarkir dananya di kasino di luar negeri, harus diungkap ke publik, biar tidak menimbulkan spekulasi di publik,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Kemudian, Saan melanjutkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga harus proaktif untuk bisa berkoordinasi langsung dengan PPATK guna mengungkap kepala daerah mana saja yang diduga kuat melakukan hal itu. Kemendagri juga perlu memastikan kebenaran informasi itu.

“Jadi menurut saya dua hal itu harus cepet dilakukan supaya tidak spekulasinya tidak terus berkembang menjadi wacana ya memang harus dipertanggungjawabkan,” desaknya.

Karena itu, Politisi Partai Nasdem ini meminta agar PPATK tidak sekadar melempar isu tapi kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan apa yang diungkapkan itu.

“Jadi PPATK tidak hanya melempar isu, tidak hanya melempar dugaan tapi juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ungkap aja gitu lho semuanya, itu penting,” tegas Saan.

Menurut Saan, pada masa sidang DPR selanjutnya, Komisi II DPR akan memanggil Kemendagri untuk menjelaskan dan menyelesaikan persoalan itu. Karena, ini merupakan isu yang sensitif dan menyangkut kepentingan publik di mana dana-dana itu seharusnya digunakan untuk membangun daerah.

“Nanti mungkin yang terungkap baru beberapa, mungkin kan lebih banyak dari itu, dulu kan ada temuan bahwa dana-dana pemerintah daerah itu disimpan di bank, enggak digunakan, kan ada juga temuan-temuan seperti itu, diendapkan kan gitu, yang dipakai hanya untuk bunganya ada dan sebagainya,” terangnya.

“Nah hal-hal seperti itu Kemendagri harus proaktif dan DPR khususnya Komisi II dalam hal ini tentunya akan sesegera mungkin dalam sidang nanti untuk mengagendakan dengan Kemendagri untuk membahas soal dana parkir di kasino itu,” tambah Saan.