Kasus Muslim Uighur, MPR: Tak Mungkin NU dan Muhammadiyah Bisa Dibeli

JAKARTA - Laporan The Wall Street Journal (WSJ) yang terbit pada Rabu (11/12/2019) memaparkan bahwa pemerintah negeri China mulai menggelontorkan sejumlah bantuan dan donasi terhadap ormas-ormas Islam di Indonesia setelah isu Uighur kembali mencuat ke publik pada 2018 lalu.

Saat itu, isu Uighur mencuat usai sejumlah organisasi HAM internasional merilis laporan yang menuding China menahan satu juta Uighur di kamp penahanan layaknya kamp konsentrasi di Xinjiang.

Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan, laporan media asing tidak boleh serta merta dipercayai. Apalagi, media Barat juga disebutnya tidak lepas dari kepentingan tertentu. ”Kita tak boleh berdasarkan, katakanlah laporan media Barat yang juga punya interes tertentu, kemudian kita mengamini begitu saja. Saya kira gak seperti itu,” kata Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Arsul yang juga Sekjen PPP ini mengatakan, dirinya baru saja kembali dari Washington DC, Amerika Serikat (AS) untuk mengikuti International Democrat Union (IDU). Dalam forum tersebut, kata Arsul, juga dibahas hal-hal yang terkait kasus-kasus hak asasi manusia (HAM) termasuk dalam kasus Uighur.

”Tentu apa yang menjadi pandangan media Amerika Serikat atau partai di Kongres, Republik dan Demokrat, apakah kemudian benar seperti itu realitasnya dan bagaimana negara lain menyikapinya kan tergantung informasi masing-masing,” katanya.

Namun, Arsul meyakini bahwa tidak mungkin organisasi sebesar Nahdlatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah bisa ”dibeli” oleh pihak asing hanya demi kepentingan mereka semata.

”Kalau kasus Uighur, lebih bagus ditanyakan kepada NU dan Muhammadiyah karena mereka sudah pernah diundang ke sana. Saya kira gak mungkin organisasi sebesar NU dan Muhammadiyah, kemudian bisa dibeli untuk kemudian tutup mata dan sebagainya, gak mungkin lah seperti itu,” tegasnya.