Wali Nanggroe Aceh: Sekarang Berjuang untuk Kesejahteraan Masa Depan Rakyat

ACEH BESAR - Peringatan Milad ke-42 Gerakan Aceh Merdeka (GAM) digelar di Kompleks Makam Hasan di Tiro, Kemukiman Meure, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Rabu (4/12/2019).

Acara tersebut dihadiri Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haythar. “Hari ini kita melakukan perjuangan politik, perjuangan pendidikan, perjuangan agama dan perjuangan ekonomi untuk pembangunan dan kesejahteraan masa depan rakyat Aceh. Ini harus kita hadapi dengan penuh sabar, komitmen, dedikasi yang tinggi, intergritas dan satu hati, sama seperti masa perang dahulu. Perjuangan kita belum usai,” ungkap Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haythar dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews.

Dia berpesan, perjuangan belum berakhir. “Kita yang masih hidup adalah penerus dari perjuangan ‘indatu’ dan pahlawan-pahlawan terdahulu. Semangat dan jiwa perjuangan harus kita turunkan kepada generasi penerus. Ini adalah tradisi turun-temurun dari bangsa Aceh, dan kita harus senantiasa “setia meu setia sabee keudro-dro teuh”,” jelasnya.

Menurutnya, kepentingan rakyat harus didahulukan daripada kepentingan kelompok atau pribadi. Sebab, tidaklah bermartabat suatu bangsa jika bangsa tersebut tidak menghargai dan berbangga terhadap sejarahnya. “Kepahlawanan pejuang-pejuang Aceh harus menjadi inspirasi, panduan dan semagat untuk putra-putri bangsa Aceh,” cetusnya.

Di sisi lain, Wali Nanggroe mengatakan, Pemilihan Legislatif (Pileg) untuk anggota DPR RI dan DPD RI, DPR Aceh maupun DPRK kabupaten/kota se-Aceh, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 yang digelar serentak secara nasional telah selesai.

Aceh, kata dia, telah melalui tahapan ini dengan proses yang sangat aman dan tertib serta rakyat telah memilih para wakil-wakilnya yang menurut mereka adalah yang terbaik.

“Karena itu, saya meminta orang-orang yang telah mendapatkan amanah dari rakyat Aceh untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya, terkhusus dalam hal penguatan perdamaian,” ujarnya.

Khusus kepada GAM, menurut Wali Nanggroe, belakangan ini sudah banyak muncul fenomena kegelisahan di antara anggota-anggota GAM, khususnya anggota KPA yang terdidik secara militer terhadap lambatnya realisasi perjanjian damai.

Selain itu, permasalahan bendera dan lambang Aceh, pembagian kewenangan antara Aceh dan pusat yang belum tuntas, permasalahan perekonomian kombatan dan korban konflik yang belum bangkit, menurut Wali juga belum tuntas.

“Semua itu akibat belum tuntasnya tanggung jawab pemerintah Indonesia hingga pada permasalahan lahan pertanian bagi kombatan dan korban konflik,” tandas Malik Mahmud.

Terpisah, pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono yang sedang berada di luar negeri mengatakan, “Saya sudah mengingatkan pemerintah pusat akan hal ini jauh hari sebelumnya, agar jangan terlambat mengambil sikap, agar tidak seperti ‘obat datang nyawa putus’,” tandasnya.