Polisi Hong Kong Temukan Hampir 4.000 Bom Molotov di Kampus

HONG KONG - Kepolisian Hong Kong mengatakan mereka menemukan hampir 4.000 bom bensin dalam dua hari saat membersihkan kampus Universitas Politeknik.

Kampus Universitas Politeknik adalah lokasi bentrok antara aktivis dan polisi. Pada hari Kamis lalu, di mana para pengunjuk rasa telah pergi, petugas polisi bergerak masuk ke kampus.

Saat membersihkan area kampus mereka menemukan 3.989 bom bensin; 1.339 item peledak; 601 botol cairan korosif; dan 573 senjata seperti dikutip dari BBC, Sabtu (30/11/2019).

Kampus itu sekarang telah diserahkan kembali ke manajemen universitas.Sebelumnya, para pengunjuk rasa memblokade diri mereka di dalam kampus dua minggu lalu. Pihak berwenang merespons dengan menyegel lapangan universitas, menjebak lebih dari 1.000 pengunjuk rasa di dalam pada satu titik.

Aktivis - dipersenjatai dengan batu bata, bom bensin, dan bahkan busur dan anak panah - menyerang garis polisi selama pengepungan.

Selama seminggu terakhir, sebagian besar pemrotes menyerah atau melarikan diri. Pada hari Jumat, polisi mengatakan 1.377 telah ditangkap karena aksi protes, 810 ditangkap ketika meninggalkan kampus, dengan 567 di dekatnya dan 318 orang di bawah usia 18 telah dicatatnya namanya.

Aksi protes di Hong Kong dimulai pada Juni lalu terhadap rancangan undang-undang yang memungkinkan ekstradisi ke daratan China. Belakangan aksi itu berubah menjadi gerakan pro-demokrasi yang lebih besar.

Minggu lalu, Hong Kong mengadakan pemilihan dewan lokal yang dipandang sebagai barometer opini publik terhadap pemerintah dan para pengunjuk rasa.

Pemilihan menyaksikan kemenangan besar bagi gerakan pro-demokrasi, dengan 17 dari 18 dewan sekarang dikendalikan oleh anggota dewan pro-demokrasi.

Jumat ini Hong Kong menyaksikan demonstrasi kecil lainnya di pusat kota itu, dengan para aktivis menuntut lima tuntutan utama mereka. Daftar ini mencakup demokrasi penuh untuk wilayah tersebut dan penyelidikan terhadap perilaku polisi.

Mantan koloni Inggris, Hong Kong adalah bagian dari China, tetapi menikmati "kebebasan khusus" di bawah pengaturan "satu negara, dua sistem".

Mereka akan kedaluwarsa pada 2047, dan banyak warga di Hong Kong tidak yakin tentang masa depan mereka.