Inspektorat Dinilai Lamban Melakukan Audit Bimtek Dana Desa

SIMALUNGUN - Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Peduli Simalungun Marsono Purba, kepada Sindonews.com,Senin (13/5/2019) mengatakan, pihaknya menemukan indikasi penyimpangan penggunaan dana desa TA 2018 untuk kegiatan bimtek pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan akhir tahun 2018 silam di Simalungun City Hotel Raya.

"Dana untuk kegiatan bimtek pengelolaan keuangan desa diambil dari dana desa sebesar Rp20 juta per desa. Namun, dananya tidak dialokasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),TA 2018," ujar Marsono.

Marsono menduga ada pertanggungjawaban yang terpaksa direkayasa oleh kepala desa yang mengikuti bimtek untuk menutupi biaya mengikuti bimtek yang dilaksanakan salah satu lembaga swasta dari Jakarta. Apalagi sampai sekarang, menurutnya belum ada hasil audit inspektorat terkait penggunaan dana desa untuk bimtek tersebut.

"Saya tidak menuduh apakah audit sengaja tidak dilakukan atau karena hal lain. Namun laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Simalungun terkait pengelolaan anggaran TA 2018 sudah dibahas di DPRD Simalungun. Tapi hasil audit dana desa untuk bimtek belum ada sampai saat ini," ujar Marsono.

Kepala Inspektorat Sudiahman Saragih, dikonfirmasi via telepon mengakui jika audit dana desa TA 2018 untuk bimtek belum dilakukan. "Masih sibuk. Belum dapat dilakukan audit dana desa TA 2018 untuk bimtek," kata Sudiahman.

Untuk diketahui, November tahun 2018, para kepala desa di Kabupaten Simalungun mengikuti bimtek pengelolaan dana desa yang dilaksanakan salah satu lembaga swasta dari Jakarta dengan anggaran Rp20 juta untuk 4 perangkat desa atau Rp5 juta per orang. Adapun dana dari dana desa belum dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).