Hoaks Politik dan SARA Ancaman Terbesar Stabilitas Keamanan Nasional

JAKARTA - Karo Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Budi Setiawan menilai masyarakat yang terus-menerus terpapar hoaks, sehingga percaya dan menyebarkannya, akan kehilangan kemampuan untuk melakukan konfirmasi terhadap informasi yang diterima.

"Masyarakat kategori ini, juga hanya mau menerima dan membenarkan informasi yang dia inginkan," ujar Budi dalam 'Lokakarya Divisi Hukum Polri: Optimalisasi Memerangi Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial', di The Falatehan Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2019).

Kondisi ini, kata Budi merupakan dampak buruk dari era keterbukaan informasi seperti sekarang. Masyarakat mudah sekali terganggu oleh beredarnya hoaks, sehingga efek turunannya kamtibmas pun terganggu.

"Teknologi informasi memungkinkan masyarakat berperan sebagai penerima berita, bisa sekaligus berperan sebagai penerus atau bahkan produsen berita. Padahal di satu sisi literasi (pemahaman) tentang pengelolaan informasi sangat minim," kata dia.

"Sehingga masyarakat mudah percaya dan memviralkan berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mempengaruhi cara pandang dan sikap terhadap dinamika kehidupan di masyarakat," imbuh Budi.

Berdasarkan sejumlah hasil riset kredibel, kata dia, hoaks terkait politik dan SARA menjadi ancaman terbesar bagi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia.

"Produksi hoax politik dan SARA memiliki target menciptakan ketakutan, kebencian, mengandung provokasi dan hasutan untuk membenci aparat keamanan dan pemerintah pada umumnya. Sehingga masyarakat yang terpapar hoax mudah digerakkan untuk melakukan aksi-aksi anarkis melawan hukum," jelasnya.

Karena persoalan ini cukup serius dan telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, kepolisian berharap seluruh pihak bahu-membahu mengatasi permasalahan tersebut.

"Maka upaya pemerintah memerangi hoax pasca pelantikan presiden dan tersusunnya kabinet, adalah momentum kita semua menjaga NKRI dari ancaman hoax yang nyata-nyata berpengaruh buruk bagi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat," tandas Budi.