Pemkot Sidimpuan Cuma Mampu Tertibkan PKL

PADANGSIDIMPUAN - Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di atas trotoar dan bahu jalan di kawasan Thamrin dan Patrcie Lumumba, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, oleh petugas Satpol PP disesalkan banyak pihak. Sebab, hingga kini sejumlah bangunan megah dan plaza berdiri di atas trotoar justru dibiarkan.

Salah seorang pedagang bermarga Nasution menyesalkan penggusuran yang dilakukan Pemkot Padangsidimpuan. "Kami tau berjualan di sini salah, tapi maunya jangan asal gusur. Tolong siapkan lokasi tempat kami berjualan, kalau disuruh beli ruko kami enggak sanggup. Kami butuh makan buat keluarga," katanya, dengan nada kecewa, Rabu (20/11/2019).

Hal senada juga diungkap Siregar, yang mengatakan Pemkot Padangsidimpuan tidak berprikemenusiaan dan tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya.

"Seharusnya berikan kami solusi untuk mencari nafkah, jangan asal gusur. Lihat berapa banyak gedung di Kota Sidimpuan ini yang sebagian besar dibangun di atas jalan dan bahu jalan. Kami jualan untuk sejengkal perut dan biaya anak sekolah," tegasnya.

Dari amatan SIDONews, penertiban PKL oleh Satpol PP sudah berlangsung beberapa hari. Namun esok harinya PKL kembali berjualan di lokasi yang sama karena tidak memiliki lapak untuk berjualan.

Sayangnya, Pemkot Padangsidimpuan hanya mampu menertibkan PKL, sejumlah bangunan mewah berdiri secara permanen di atas trotoar. Seperti, di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan. Di lokasi tersebut berdiri bangunan (hotel) yang diduga memakai trotoar. Namun, pemerintah tidak memperdulikannya dengan alasan yang tidak jelas.

Kadis Perhubungan Kota Padangisidimpuan, Yusnal Efendi Daulay yang ditemui di lapangan enggan memberikan jawaban terkait apa yang disampaikan pedagang. "Nanti kita bicarakan. Minta tolong nanti kita bicarakan," katanya kepada wartawan