Pro dan Kontra Penunjukan Ahok sebagai Dirut BUMN

JAKARTA - Kabar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi kandidat kuat yang akan mengisi posisi direktur utama di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan respons pro dan kontra dari sejumlah partai politik.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyinggung status mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut yang masih terafiliasi dengan partai politik, yakni PDI Perjuangan (PDIP).

"BUMN itu punya aturan. Salah satunya tidak terafiliasi dengan parpol. Pak Ahok sudah menyatakan diri sebagai anggota parpol," ucap Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada Okezone, Kamis (14/11/2019).

Menurutnya, Ahok harus keluar dari PDIP jika nantinya terpilih sebagai Dirut dari BUMN. Namun, Mardani tetap menilai hal itu merupakan tindakan yang kurang baik.

"Bisa saja Pak Ahok keluar dari parpol, tapi itu bukan contoh yang baik bagi elite partai dan pejabat publik," lanjutnya.

Partai Gerindra pun melontarkan pernyataan yang kontra terkait hal ini. Ia menilai proses pemilihan Dirut BUMN harus dilakukan dengan aturan yang berlaku, jangan hanya karena faktor kedekatan dengan Presiden.

"Jangan sampai ada yang mentang-mentang, jadi pimpinan BUMN karena dekat dengan Presiden, jangan mentang-mentang," ungkap anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menilai Ahok merupakan sosok yang memiliki kinerja yang bagus, serta juga profesional dalam menjalankan pekerjaannya.

"Saya belum ketemu sama Ahok ya, saya baru dengar. Tapi kalau seumpama dia diminta untuk mengurus BUMN, ya menurut saya bagus, dia profesional. Dia memang kader partai, tapi dia sangat profesional, dia detail, dan dia seorang pekerja keras yang lurus dan sangat kreatif,” kata Djarot.