Pemerintah Kaji Opsi Selamatkan Asuransi Jiwasraya

JAKARTA - Pemerintah mengaku sudah memiliki beberapa opsi penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Saat ini Jiwasraya membutuhkan suntikan modal Rp32,89 triliun untuk bisa memenuhi rasio kecukupan modal berbasis risiko (RBC) 120%.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan salah satu opsi penyelematan Jiwasraya yang menjadi pertimbangan adalah membawa masalah asuransi ini hingga ke bendahara negara. Namun hal ini perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Bisa beragam opsinya sesuai undang-undang, itu yang coba dikaji. Kapasitasnya besar sehingga perlu kerja sama dengan Kementerian Keuangan," ujar Kartika di Jakarta, Senin (11/11) malam.

Akan tetapi saat ditanya mengenai skema penyelamatannya, dia belum bisa menjelaskannya secara detail. Karena dirinya masih mencari skema yang tepat untuk menyelamatkan perusahaan asuransi milik negara tersebut."Jangan sekarang karena masih dipikirkan. Kalau sekarang belum ada kepastiannya," ucapnya.

Sementara itu, Deputi Jasa Keuangan, Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengungkapkan, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tengah mencari mitra untuk menjalankan anak usahanya PT Jiwasraya Putra. Pendirian anak usaha tersebut jadi salah satu strategi untuk menyokong kinerja dan memperbaiki likuiditas perusahaan. "Kan cari partner dulu sekarang, Desember ini sudah bisa. Ada delapan," jelas Gatot.

Sebelumnya, Direktur BTN Nixon Napitupulu mengaku, BTN siap menjadi pemegang saham Jiwasraya Putra. Namun hal ini baru bisa dilakukan setelah Jiwasraya memperoleh mitra strategis untuk mengakuisisi anak usahanya tersebut. “Investor strategis itu nantinya akan mengusai 65% saham,” paparnya.

Nixon menuturkan BTN akan diberi porsi saham sekitar 20%, Telkomsel sekitar 13%, dan sisanya untuk PT KAI serta PT Pegadaian. Namun dia mengaku BTN dan ketiga BUMN lain tersebut akan mendapatkan saham tanpa mengeluarkan dana investasi.

“Untuk porsi BUMN kami tidak mengeluarkan modal dalam bentuk dana. Inipun baru bisa diimplementasikan jika sudah ada kesepakatan dengan investor strategis,” paparnya dalam Media Gathering di Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Nixon, sudah ada tiga perusahaan asing yang melakukan penawaran. Jika sudah terjadi kesepakatan dengan investor strategis, lanjut Nixon, perseroan akan mendapatkan kontrak transaksi antara Rp600-700 miliar.