Koalisi Jokowi - Ma'ruf Amin 'Korslet', Nasdem Tinggal Tunggu Waktu

Sabtu, 09 November 2019 - 11:15 WIB
Koalisi Jokowi - Maruf Amin Korslet, Nasdem Tinggal Tunggu Waktu
Surya Paloh, Megawati Soekarnoputri dan pimpinan parpol lainnya saat pendaftaran pasangan capres-cawapres Jokowi-Maruf Amin di kantor KPU, Jakarta, beberapa waktu lalu. (Foto/SINDOnews)
A A A
JAKARTA - Langkah Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh menjalin komunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai bagian manuver politik di awal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Sikap Nasdem pun disindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) di HUT ke-55 Partai Golkar, beberapa waktu lalu.

CEO Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai sudah ada persoalan di internal koalisi Jokowi pada periode kedua.

Dia mengibaratkan persoalan itu seperti korsleting listrik atau hubungan arus pendek. Asapnya sudah terlihat. "Hanya karena soal tetek bengek yang tidak terlalu mendasar, urusan sepele, hanya soal personal, mestinya mereka ribut kalau soal kepentingan rakyat," kata Pangi kepada SINDOnews, Sabtu (9/11/2019).

Pangi melihat keberadaan Nasdem di koalisi pemerintah hanya menunggu waktu. Bila sudah tidak ada kecocokan, sulit bagi partai untuk berlama-lama di dalam pemerintahan.

Dia juga mengkritik komentar Jokowi mengenai pelukan erat Surya Paloh dengan Presiden PKS Sohibul Iman saat bertemu di Kantor DPP PKS beberapa waktu lalu.

"Yang begitu begitu tidak perlu dikomentari. Yang penting bagaimana partai di dalam koalisi tertib, disiplin dan mendukung koalisi dan kebijakan pemerintah, menggapa sampai soal merangkul oposisi, berpelukan Pak Surya dengan pimpinan partai oposisi menjadi problem dan menjadi perhatian presiden, ini sama saja menghabiskan energi politik," tutur Pangi.

Pangi menyadari tidak mudah memainkan peran kritis ketika berada dalam gerbong koalisi pemerintah. Terlebih, memainkan peran mengelola emosi publik, serta berselancar pada sentimen masyarakat. (Baca juga: Surya Paloh: Ngakunya Partai Nasionalis, tapi Ngajak Berkelahi)

Oleh karena itu, kata dia, tidak heran jika ada partai politik di internal koalisi yang seolah-olah seperti oposisi. Hal itu dikatakannya sebagai upaya partai mengelola emosi dan aspirasi publik. "Sementara menteri dari kader (Nasdem-red) tersebut kena secara etika pemerintahan," ujarnya.

Seperti diketahui, sinyalemen keretakan hubungan Nasdem dengan PDIP sudah terlihat saat Megawati Soekarnoputri mengundang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke kediamannya.

Sebelumnya, sejumlah pimpinan partai politik (parpol) pendukung Jokowi, yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berkumpul di Kantor DPP Partai Nasdem.

Saat itu mereka mengaku tidak membahas tentang sikap PDIP yang memberikan sinyal merangkul Prabowo bersama Gerindra masuk koalisi. Namun dari beberapa pernyataan para elite politik Nasdem terungkap jelas penolakan mereka terhadap masuknya Gerindra dalam koalisi.

Sinyalemen konflik semakin kentara dalam acara pelantikan anggota DPR periode 2019-2024. Lewat rekaman video yang beredar, Megawati tidak menyalami Surya Paloh yang saat itu berdiri menyambutnya.
(zys)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 1.4917 seconds (0.1#10.140)