alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

BPP GINSI Minta Kementerian Perdagangan Data Ulang Importir

Vitrianda HIlba Siregar
BPP GINSI Minta Kementerian Perdagangan Data Ulang Importir
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (BPP GINSI) Anthon Sihombing menemui Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga (tengah) di Jakarta, Kamis (7/11/2019). (Foto/Ist/Humas BPP GINSI)

JAKARTA - Sejumlah pengurus Badan Pengurus Pusat Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (BPP GINSI) menemui Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Ketua Umum BPP GINSI Anthon Sihombing bersama beberapa pengurus lainnya membahas sejumlah hal dengan Jerry Sambuaga. Seperti menjelaskan posisi GINSI sebagai mitra pemerintah dalam pembuatan dan pemberlakuan kebijakan.

"Beliau menangani perjanjian-perjanjian perdagangan dengan luar negeri dan eksportir. Kalau eksportir kita juga mengharapkan terkait dengan importir. Karena 70 persen dari eksportir adalah importir," ujar Anthon usai pertemuan.



Anthon mengatkan, pemerintah dengan GINSI sebagai mitra dan pihaknya sebagai perpanjangan tangan. "Jadi apa-apa yang akan dikeluarkan pemerintah, kita itu sebagai jembatan untuk menyalurkan (menyampaikan kebijakan itu) kepada importir-importir," imbuhnya.

GINSI berharap kepada pemerintah agar membuat regulasi yang tepat dan menguntungkan importir, bukan malah sebaliknya. Sebab, importir turut berperan dalam menyumbang devisa kepada negara.

Di samping itu, GINSI pun meminta ke Wamendag agar para importir-importir yang ada dibina.

"Karena selalu kita baca di media, Menteri Perdagangan mem-banned, kualifikasi 300 lebih importir. Kita tidak tahu importir mana itu, karena importir itu pribadi dengan pribadi bisa bebas datang kemari (Indonesia)," tuturnya.

Atas itu, GINSI berharap ada pendataan terhadap para importir. Sehingga keberadaan importir nakal tersebut bisa diminimalisir.

"Kebijakan yang kita ambil bagaimana mendata importir-importir itu, sehingga seperti asosiasi-asosiasi yang lain seperti ALFI, Gapensi, kalau menjadi anggota atau pekerja, mereka harus mendapat rekomendasi dari asosiasi terkait," jelasnya.

"Yang di-banned Sri Mulyani (Menteri Keuangan) itu ada 330 importir. Dari anggota GINSI sangat jarang. Memang untuk datang kemari itu hak mereka. Tapi untuk mengatasi ini, kita minta kepada Wamendag agar diambil langkah," lanjut anggota DPR RI periode 2014-2019.

Selain Anthon, ikut mendampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPP GINSI Ahmad Husin Siregar, Bendahara Umum BPP GINSI Parulian Sitompul dan lainnya.



(vhs)

loading...