PBB Minta Myanmar Bertanggungjawab atas Kaum Rohingya, Suu Kyi Terdiam

BANGKOK - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak Myanmar untuk memastikan kembalinya pengungsi Rohingya secara "aman", setelah etnis minoritas tersebut terusir dari Myanmar yang dilakukan militer. Pernyataan ini disampaikan Guterres dalam pertemuan puncak para pemimpin Asia Tenggara di Bangkok, Thailand, Minggu (3/11).

“Saya sangat prihatin tentang kondisi buruk kaum Rohingya,” ujarnya. Menurut Guterres, Myanmar bertanggung jawab untuk memastikan lingkungan yang kondusif untuk repatriasi pengungsi yang aman, sukarela, bermartabat, dan berkelanjutan. Ia juga menyerukan Myanmar untuk memastikan para relawan kemanusiaan memiliki akses penuh dan tidak terbatas ke daerah-daerah di negara itu.

Seperti dilaporkan Channel News Asia, saat Guterres menyampaikan pernyataan tentang Rohingnya, Kepala negara de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi juga berada di ruangan yang sama dengan Guterres. Suu Kyi dilaporkan hanya duduk tanpa ekspresi ketika mendengar Guterres berbicara.

Kekerasan di negara bagian Rakhine pada 2017 memaksa lebih dari 740.000 kaum Rohingya melarikan diri dari Myanmar. Sebagian besar mencari perlindungan di kamp-kamp yang penuh sesak di negara tetangga Bangladesh.

Myanmar sendiri tidak mengakui kaum Rohingya sebagai warga negara. Hingga kini, hanya beberapa ratus orang Rohingya yang telah kembali ke Myanmar. Terlepas dari permohonan berulang-ulang yang dilayangkan oleh PBB dan kritik yang tak berkesudahan dari kelompok-kelompok hak asasi manusia dan para pemimpin dunia, Myanmar tetap bergeming.

Sebagian besar wilayah Rakhine masih tertutup bagi pekerja bantuan kemanusiaan dan jurnalis. Orang asing hanya dapat mengunjungi Rakhine dengan didampingi militer Myanmar. Kondisi ini jelas telah menghancurkan citra Suu Kyi yang dulu dikenal sebagai penegak hak asasi manusia di mata dunia Barat.