Mantan TKI Ini Siap Wujudkan Keinginan Presiden Jokowi Kepada Pekerja Migran Indonesia

JAKARTA - Ketua Pusat Penyelesaian Permasalahan Warga Negara Indonesia (PPP WNI), Dato’ M Zainul Arifin mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap komposisi Kabinet Indonesia Maju jilid II Jokowi.

“Saya sebagai perwakilan dari TKN Luar negeri sangat mengapresiasi keputusan Pak Jokowi pada Kabinet Indonesia Maju yang baru saja dilantik, pak Jokowi sangat tepat dalam mengakomodir berbagai elemen di Kabinetnya,” kata Dato’ Zainul kepada awak media di Jakarta, Kamis (24/10).

Apalagi, sambung Dato’ Zainul, pada bidang tenaga kerja, Presiden Jokowi sangat jelas memerintahkan Menteri Tenaga Kerja Baru, Ida Fauziyah untuk fokus pada urusan meningkatkan kualitas pekerja dan memberikan perlindungan pekerja migran.

“Urusan kemitraan, pendidikan industri, meningkatkan kualitas pekerja, mengenai jaminan sosial tenaga kerja, perlindungan pekerja migran. Jadi jelas konsen kedepan pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi salah satu fokus pemerintah,” katanya.

Pada sektor pekerja migran, kata mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ini, untuk mewujudkan target dari Presiden Jokowi, dirinya siap jika ditugaskan Presiden mengurusi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Apalagi selama ini dirinya sangat bersentuhan dan konsen pada persoalan-persoalan pekerja migran.

“Insyaallah jikalau amanah ini diberikan pak Jokowi-Ma’ruf kepada saya untuk menjadi kepala BNP2TKI insyaallah saya akan komitmen memberikan trobosan positif dan siap menyerahkan setengahnya hidup saya untuk kepentingan Pekerja Migran Indonesia yang lebih baik lagi,” tegasnya.

Selain itu, kata Dato’ Zainul, yang harus diperhatikan juga adalah persoalan hulu hingga hilir para pekerja migran. menurutnya, sistem pengawasan dari awal rekruitmen sampai memastikan dimana dan apa pekerjaannya harus diawasi ketat.

“Untuk itu, harus blusukan dan jemput bola ke kampung-kampung dan desa-desa untuk mengawasi, mulai dari agensinya, pola pengrekrutan, persiapan hingga dimana akan ditempatkan harus dikawal, sehingga bisa menindak tegas dan mencegah jika ada yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ungkapnya.

Tak sampai disitu, sambung Dato’ Zainul, BNP2TKI juga wajib hadir untuk melakukan edukasi dan advokasi hukum kepada pekerja migran jika ada persoalan selama bekerja di luar negeri.

“Harus cepat tanggap untuk menyelesaikan persoalan yang ada, berkordinasi dengan seluruh steakholder yang berhubungan dengan pekerja migran untuk bersama-sama memberikan edukasi agar memahami peraturan-peraturan yang ada,” paparnya.

Oleh karena itu, Dato’ Zainul berharap, periodesasi Kepala BNP2TKI kedepan lebih memiliki power agar menjadi garda terdepan untuk menjaga marwah PMI di luar negeri serta marwah Indonesia dimata dunia internasional agar PMI berdaulat, bekerja dengan rasa aman dan nyaman.

“Karena bagaimanapun juga PMI merupakan Pahlawan Devisa negara yang meyumbangkan darah dan keringatny untuk bangsa dan keluarga. maka, sudah sepantasnya BNP2TKI hadir dengan maksimal untuk melayani dan memfasilitasi PMI selama bekerja di luar negeri. Kedepan, Pak Presiden tidak perlu pusing lagi mengurusi problematikanya. BNP2TKI hadir menjadi solusi, Kepala BNP2TKI harus orang muda yang memiliki misi dan komitmen yang kuat melakukan perubahan lebih baik lagi,” tutupnya.