Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Terkait Pemadaman Listrik, Gubsu Tegur PLN Sumut
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi bersama Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo usai menghadiri Musrembangnas di Jakarta.(Foto/SINDONews)
A
A
A
JAKARTA - Gubsu Edy Rahmayadi menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 yang dibuka Presiden RI Joko Widodo, di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (9/5/2019).
Dikatakan Edy, dibutuhkan sinergi antara pemerintah di setiap tingkatan, mulai dari kabupaten/kota, provinsi hingga pusat, untuk menghasilkan pembangunan yang efektif.
“Ya memang harus sinergi antara pusat dan daerah. Meskipun untuk kita, mungkin harus menyesuaikan dengan karakteristik setiap daerah, serta harus disesuaikan juga,” sebut Gubernur, ketika diminta tanggapanya tentang Musrenbangnas.
Gubsu sangat mendukung program pemerintah pusat, khususnya pembangunan infrastruktur dan mempermudah perizinan untuk investasi, karena keduanya sangat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Edy didampingi Pelaksana Bappeda Sumut, Azmi hadir sejak awal waktu, juga mengikuti serangkaian acara pembukaan Musrenbangnas 2019 hingga diskusi publik yang diisi oleh Kementerian Koordinator seperti Luhut Panjaitan (Menko Maritim), Puan Maharani (Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Darmin Nasution (Menko Ekonomi) hingga mewakili Wiranto dari Menkopolhukham.
Dalam kesempatan itu, Presiden RI Joko Widodo ketika membuka secara resmi Musrenbangnas 2019 dan RKP 2020 menyampaikan ada beberapa masalah yang harus diselesaikan agar Indonesia menjadi 5-4 besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Yaitu masalah pemerataan infrastruktur, reformasi struktural dan birokrasi, dan penyelesaian masalah perizinan untuk investasi.
Pertama, soal infrastruktur yang sekarang terus dikejar pembangunannya di banyak daerah oleh pemerintah pusat. Sehingga dibutuhkan peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menghubungkan antara satu titik dengan titik lainnya yang dianggap produktif.
“Sambungkan dengan kawasan industri, sambungkan dengan kawasan-kawasan wisata, sambungkan dengan sentra-sentra industri kecil, sambungkan dengan pusat-pusat produksi baik pertanian maupun perkebunan. Itu tugasnya daerah,” tegas Presiden.
Presiden juga mengatakan bahwa reformasi birokrasi harus dijalankan. Caranya dengan menyederhanakan lembaga. Termasuk soal urusan perizinan dari pusat sampai ke daerah. Sebab tanpa upaya tersebut, akan sangat sulit menjadikan Indonesia masuk lima besar negara terkuat dunia.
Menurut Jokowi, Indonesia tidak akan menjadi negara besar dan kuat, jika tidak mampu menyelesaikan berbagai pesoalan tersebut. Karena itu, dibutuhkan keseriusan dan kesungguhan seluruh pejabat negara baik pemerintah pusat maupun daerah untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
Dikatakan Edy, dibutuhkan sinergi antara pemerintah di setiap tingkatan, mulai dari kabupaten/kota, provinsi hingga pusat, untuk menghasilkan pembangunan yang efektif.
“Ya memang harus sinergi antara pusat dan daerah. Meskipun untuk kita, mungkin harus menyesuaikan dengan karakteristik setiap daerah, serta harus disesuaikan juga,” sebut Gubernur, ketika diminta tanggapanya tentang Musrenbangnas.
Gubsu sangat mendukung program pemerintah pusat, khususnya pembangunan infrastruktur dan mempermudah perizinan untuk investasi, karena keduanya sangat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Edy didampingi Pelaksana Bappeda Sumut, Azmi hadir sejak awal waktu, juga mengikuti serangkaian acara pembukaan Musrenbangnas 2019 hingga diskusi publik yang diisi oleh Kementerian Koordinator seperti Luhut Panjaitan (Menko Maritim), Puan Maharani (Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Darmin Nasution (Menko Ekonomi) hingga mewakili Wiranto dari Menkopolhukham.
Dalam kesempatan itu, Presiden RI Joko Widodo ketika membuka secara resmi Musrenbangnas 2019 dan RKP 2020 menyampaikan ada beberapa masalah yang harus diselesaikan agar Indonesia menjadi 5-4 besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Yaitu masalah pemerataan infrastruktur, reformasi struktural dan birokrasi, dan penyelesaian masalah perizinan untuk investasi.
Pertama, soal infrastruktur yang sekarang terus dikejar pembangunannya di banyak daerah oleh pemerintah pusat. Sehingga dibutuhkan peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menghubungkan antara satu titik dengan titik lainnya yang dianggap produktif.
“Sambungkan dengan kawasan industri, sambungkan dengan kawasan-kawasan wisata, sambungkan dengan sentra-sentra industri kecil, sambungkan dengan pusat-pusat produksi baik pertanian maupun perkebunan. Itu tugasnya daerah,” tegas Presiden.
Presiden juga mengatakan bahwa reformasi birokrasi harus dijalankan. Caranya dengan menyederhanakan lembaga. Termasuk soal urusan perizinan dari pusat sampai ke daerah. Sebab tanpa upaya tersebut, akan sangat sulit menjadikan Indonesia masuk lima besar negara terkuat dunia.
Menurut Jokowi, Indonesia tidak akan menjadi negara besar dan kuat, jika tidak mampu menyelesaikan berbagai pesoalan tersebut. Karena itu, dibutuhkan keseriusan dan kesungguhan seluruh pejabat negara baik pemerintah pusat maupun daerah untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
(zys)
Explore More