Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
MUI Tak Urus Sertifikasi Halal Dapat Timbulkan Kegaduhan Ekonomi
Apabila MUI mulai besok sudah tidak lagi mengeluarkan sertifikasi halal karena harus lewat BPJPH dinilai bisa mengganggu ekspor serta menimbulkan kegaduhan ekonomi. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mulai hari ini Kamis 17 Oktober 2019, sudah tidak lagi mengeluarkan sertifikasi halal bisa mengganggu ekspor ke negara-negara Timur Tengah.
Indonesia Halal Watch (Lembaga Advokasi Halal) menilai dengan perubahan sertifikasi halal dari MUI ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bisa membuat kegaduhan ekonomi.
"Ekspor ke negara-negara Timur Tengah untuk sementara bisa tertunda sampai BPJPH terakreditasi oleh ESMA (lembaga yang berwenang untuk Gulf Countries dan Timur Tengah). BPJPH sebagai badan sertifikasi halal belum terakreditasi oleh ESMA, dan ini berpotensi menimbulkan kegaduhan ekonomi," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah di Jakarta, Kamis (16/10/2019).
Lebih lanjut Ia menerangkan, apabila pendafaran sertifkasi halal hanya dapat dilakukan oleh BPJPH dan tidak dimungkinkan dilakukan lagi oleh MUI, maka bisa menimbulkan atrian yang luar biasa hingga kegaduhan. Alasannya karena BPJPH disamping belum memiliki badan perwakilannya di tingkat provinsi juga belum memilki sistem pendaftarannya yang berbasis Online.
Menurut Indonesia Halal Watch menerangkan, nota kesepahaman antara Kementerian dan Lembaga terkait tentang penyelenggaraan layanan sertifikasi halal bagi produk yang wajib bersertifikat halal tidak boleh menegasikan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).
Atau dengan menampikkan atau memberikan fungsi kepada lembaga atau badan yang tidak diatur dalam UU JPH atau Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (PP JPH) seperti Komite Akreditasi Nasional (KAN). Sebaliknya, tidak boleh mengurangi kewenangan sebuah lembaga yang telah diatur secara tegas di dalam UU JPH.
"Kami Indonesia Halal Watch memohon agar menunda pelaksanaan isi nota kesepahaman. Mengingat adanya kegentingan hukum, maka Bapak Presiden mohon berkenan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)," paparnya.
Indonesia Halal Watch (Lembaga Advokasi Halal) menilai dengan perubahan sertifikasi halal dari MUI ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bisa membuat kegaduhan ekonomi.
"Ekspor ke negara-negara Timur Tengah untuk sementara bisa tertunda sampai BPJPH terakreditasi oleh ESMA (lembaga yang berwenang untuk Gulf Countries dan Timur Tengah). BPJPH sebagai badan sertifikasi halal belum terakreditasi oleh ESMA, dan ini berpotensi menimbulkan kegaduhan ekonomi," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah di Jakarta, Kamis (16/10/2019).
Lebih lanjut Ia menerangkan, apabila pendafaran sertifkasi halal hanya dapat dilakukan oleh BPJPH dan tidak dimungkinkan dilakukan lagi oleh MUI, maka bisa menimbulkan atrian yang luar biasa hingga kegaduhan. Alasannya karena BPJPH disamping belum memiliki badan perwakilannya di tingkat provinsi juga belum memilki sistem pendaftarannya yang berbasis Online.
Menurut Indonesia Halal Watch menerangkan, nota kesepahaman antara Kementerian dan Lembaga terkait tentang penyelenggaraan layanan sertifikasi halal bagi produk yang wajib bersertifikat halal tidak boleh menegasikan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).
Atau dengan menampikkan atau memberikan fungsi kepada lembaga atau badan yang tidak diatur dalam UU JPH atau Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (PP JPH) seperti Komite Akreditasi Nasional (KAN). Sebaliknya, tidak boleh mengurangi kewenangan sebuah lembaga yang telah diatur secara tegas di dalam UU JPH.
"Kami Indonesia Halal Watch memohon agar menunda pelaksanaan isi nota kesepahaman. Mengingat adanya kegentingan hukum, maka Bapak Presiden mohon berkenan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)," paparnya.
(vhs)
Explore More