Diprotes Oposisi, Pemimpin Hong Kong Tangguhkan Pidato Tahunan

HONG KONG - Pemimpin Hong Kong, Carri Lam, terpaksa menangguhkan pidato tahunannya setelah dicela di parlemen. Anggota parlemen oposisi mengganggu sesi Dewan Legislatif dengan berteriak dan menunjukkan poster-poster slogan.

Setelah gangguan pertama, sesi sidang kembali. Tetapi ketika Lam akan memulai pidatonya, anggota parlemen oposisi mulai berteriak dan naik ke atas meja.

Mereka juga menunjukkan poster berisi kata-kata "Lima tuntutan - tidak kurang" di dinding di belakangnya. Sejak aksi protes dimulai, tuntutan para demonstran melebar dari aksi unjukrasa terhadap RUU ekstradisi menjadi lima tuntutan utama - termasuk hak pilih universal.

Anggota parlemen oposisi, Tanya Chan, mengatakan Lam yang harus disalahkan atas masalah Hong Kong. "Kedua tangannya basah oleh darah," katanya.

"Kami berharap Carrie Lam mundur dan berhenti. Dia tidak memiliki kemampuan tata kelola. Dia tidak cocok untuk menjadi kepala eksekutif," sambungnya seperti dikutip dari BBC, Rabu (16/10/2019).

Anggota parlemen pro status quo mengutuk gangguan tersebut dengan mengatakan pidato itu sangat penting untuk masa depan ekonomi Hong Kong.

Pidato itu kemudian ditangguhkan dan Lam mengirimkan pidatonya melalui video sebagai gantinya di situs web Dewan Legislatif Hong Kong.

Dalam pidatonya, Lam menekankan komitmennya pada "satu negara, dua sistem." Ini adalah sistem politik paralel yang diperkenalkan di Hong Kong setelah pemerintahan Inggris berakhir. Ia pun menegaskan bahwa seruan kemerdekaan Hong Kong tidak akan ditoleransi.

Lam juga mengumumkan beberapa kebijakan perumahan dan infrastruktur. Ia mengatakan perumahan adalah masalah paling mendesak yang dihadapi kota itu.

Dalam konferensi pers setelah pidato, Lam menolak klaim bahwa pidatonya mengabaikan tuntutan gerakan aksi protes.

Tetapi dia mengatakan bukan saatnya untuk mempertimbangkan reformasi pemilu. Ia juga bersikeras bahwa Hong Kong memiliki kebebasan berbicara dan kebebasan pers tanpa campur tangan China.

Ini adalah pertama kalinya seorang kepala eksekutif Hong Kong tidak dapat menyampaikan pidato kebijakan di lembaga tersebut.

Ini berarti RUU ekstradisi, pemicu aksi protes berbulan-bulan, tidak dapat ditarik secara formal.

RUU itu ditangguhkan pada bulan Juli, tetapi pertemuan hari Rabu adalah pertama kalinya Dewan Legislatif memulai kembali sejak diserbu oleh pengunjuk rasa pada bulan Juli lalu. Ini merupakan kesempatan pertama untuk menarik RUU Ekstrasidi itu sama sekali.

Perkembangan itu terjadi hanya beberapa jam setelah pengunjuk rasa Hong Kong memenangkan dukungan dari anggota parlemen AS, yang mengesahkan RUU yang bertujuan untuk menegakkan hak asasi manusia di pusat keuangan.