Ini Lima Pos Kementerian yang Bakal Jadi Rebutan Parpol

JAKARTA - Menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang, isu mengenai penyusunan kabinet mulai ramai. Meski, hingga kini sejumlah partai politik (parpol) koalisi belum secara terbuka menyebutkan pembagian porsi menteri. Namun, ada sejumlah pos kementerian yang diyakini bakal menjadi rebutan parpol.

Direktur Eksekutif Center for Democracy & Governance Studies (CDGS) Universitas Paramadina, Jakarta Ahmad Khoirul Umam mengatakan, di antara kementerian strategis yang diyakini bakal jadi rebutan antara lain, menteri BUMN.

Menurutnya, pos kementerian ini cukup strategis karena dianggap sebagai sumber logistik yang bisa "dimainkan".

Kementerian lainnya yang juga dianggap seksi yakni, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT). Dikatakan Umam, pos Kementerian PDT selain dinilai memiliki alokasi budget negara yang besar, juga bersinggungan langsung dengan perangkat desa yang bisa dimanfaatkan sebagai mesin politik akar rumput untuk kepentingan elektoral Pemilu 2024. Pada Kabinet Kerja saat ini, posisi Menteri PDT dipegang Eko Putro Sandjojo dari PKB.

Pos kementerian lainnya yang juga dilirik parpol adalah Menteri Sosial. Menurut peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) ini, pos yang saat ini dipegang Agus Gumiwang Kartasasmita dari Partai Golkar dinilai memiliki alokasi anggaran yang besar dan bersinggungan langsung dengan akar rumput.

Selanjutnya, Menteri Perdagangan yang saat ini dipegang Enggartiasto Lukita dari Nasdem. Pos kementerian ini, juga bakal jadi rebutan karena dianggap terbuka sebagai sumber logistik dari perdagangan komoditas ekspor-impor, baik yang legal maupun illegal.

"Kelima adalah Jaksa Agung karena dianggap berpotensi dipolitisasi untuk mengonsolidasikan kekuatan, mendegradasi rival dan kompetitor politik di daerah," tuturnya.

Umam mengatakan, dalam membentuk kabinet, hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa kabinet harus mencerminkan nilai-nilai integritas dan antikorupsi untuk menjamin terwujudnya pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang bagus ke depan.

"Kalau Presiden Jokowi mau mengonsultasikan para calon menterinya kepada KPK dan PPATK, masyarakat akan mengapresiasi," tuturnya.

Selain itu, menteri-menteri ke depan juga harus bisa secara cerdas dan efektif menerjemahkan kebijakan yang digariskan oleh presiden. "Kabinet selanjutnya harus dibangun pada pola komunikasi dan basis data internal pemerintahan yang memadai agar tidak tabrakan dan konfrontasi satu sama lain di hadapan publik," urainya.

Umam juga menegaskan politik akomodasi dalam pembentukan kabinet hendaknya didasarkan pada etika berdemokrasi. "Prinsip winner takes all memang kurang pas, tetapi membuka pintu pada pihak yang berbeda prinsip politiknya juga akan bermasalah," katanya.