Masyarakat Tak Setuju Unjuk Rasa untuk Gagalkan Pelantikan Presiden

JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil surveinya mengenai responden terkait apakah gerakan aksi demonstrasi kemarin ditumpangi oleh pihak lain atau tidak. Atau apakah aksi kemarin ada sangkut-pautnya dengan kepentingan kelompok anti Presiden Joko Widodo.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menjelaskan dari hasil survei itu 16,4% responden menjawab jika demonstrasi mahasiswa digerakkan oleh orang antipresiden. Sedangkan, 11,8% responden menjawab demonstrasi mahasiswa sepenuhnya ditumpangi oleh orang anti Presiden Jokowi.

“Lalu ada 46,8% menjawab, ada dua kelompok berbeda demonstrasi mahasiswa dan demonstrasi kelompok anti Presiden Jokowi dan keduanya terpisah. Sebanyak 25% tak memberikan jawaban,” ungkap Djayadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2019).

Djayadi menambahkan, mayoritas responden tidak setuju jika aksi tersebut untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden. "Sebanyak 35,2 % responden menyatakan setuju, 43,9 % menyatakan tidak setuju, tidak tahu dan tidak menjawab dan tidak tahu 20,9 %," jelasnya.

Dalam survei opini publik yang dilakukan LSI ini mengangkat dua topik utama yakni, publik menerima atau menolak UU KPK yang baru dan publik mendukung presiden mengeluarkan Perppu, wawancara dilakukan melalui telepon, pada tanggal 4-5 Oktober 2019.

Responden dipilih secara acak dari responden survei nasional LSI sebelumnya, yakni survei pada Desember 2018 - September 2019 dengan jumlah 23.760 orang dan punya hak pilih. Dari total 23.760 responden, dipilih 17.425 orang yang punya telepon. Kemudian jumlah responden tersebut kembali dipilih secara stratified cluster random sampling, sehingga didapat 1.010 orang sebagai responden survei ini.

Responden diwawancarai lewat telepon. Margin of error survei kurang lebih 3,2% pada tingkat kepercayaan 95%. Berkaca dari survei Pilpres 2019, LSI mengaku metode ini bisa diandalkan untuk memperkirakan sikap politik pemilih.