Catat! Seleksi CPNS Dibuka November, Bakal Disesuaikan dengan Kabinet Baru

JAKARTA - Pendaftaran untuk seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 akan dibuka pada November mendatang. CPNS baru nantinya akan disesuaikan dengan kabinet yang juga baru.

“Rekrutmen CPNS tahun 2019 diperkirakan akan diumumkan pada pekan keempat bulan Oktober. Kemudian dilanjutkan tahapan selanjutnya yaitu pendaftaran akan dimulai pada bulan November, proses seleksi administrasi pada bulan Desember, dan seterusnya,” kata Kepala Biro (Karo) Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan di Jakarta, kemarin.

Dia mengungkapkan, total formasi yang akan dibuka sebanyak 197.111. Dengan perincian untuk kementerian/lembaga sebanyak 37.854 formasi. “Dan untuk daerah sebanyak 159.257 formasi. Akan tetapi perlu diketahui bahwa angka tersebut masih dalam tahap finalisasi hingga saat ini,” paparnya.

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam rekrutmen CPNS 2019. Salah satunya berkaitan dengan periode pemeritahan baru. “Formasi kementerian/lembaga harus sesuai dengan skema kabinet yang baru seusai pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang,” tandasnya.

Dia juga menyebut bahwa lamanya seleksi juga harus dipertimbangkan dengan baik. Menurut dia, proses seleksi tidak mungkin dipersingkat waktunya. “Antara lain meliputi masa pengumuman selama 15 hari kalender, penyampaian persyaratan pelamaran secara daring selama 10 hari kalender, dan sebagainya sesuai Peraturan Pemerintah No.11/2017 tentang Manajemen PNS,” paparnya.

Lalu, lanjutnya, sebanyak 541 kementerian/ lembaga/daerah yang akan membuka formasi CPNS tahun 2019 harus melaksanakan trainning dan entry formasi pada sistem daring baru. Hal ini dilakukan agar tidak ada kesalahan input. “Ini guna menghindari kesalahan input yang berakibat fatal bagi calon peserta sebagaimana terjadi di beberapa tempat pada proses rekrutmen CPNS tahun 2018,” ungkapnya.

Selain itu, pada akhir Desember beberapa wilayah di Indonesia timur akan libur lebih lama untuk melaksanakan perayaan Natal. Dengan demikian, proses rekrutmen tidak akan berjalan optimal di tempat-tempat tersebut.

“Berharap agar masyarakat dapat memahami dan memperkirakan konsekuensi yang mungkin timbul saat pengumuman resmi rekrutmen disampaikan. Masyarakat diimbau agar memantau informasi resmi mengenai rekrutmen CPNS tahun 2019 melalui kanal media sosial BKN, situs web www.bkn.go.id, dan situs web atau media sosial yang dikelola oleh kementerian/lembaga/ daerah,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala BKN Bima Haria Wibisana juga menyebut bahwa seleksi akan dimulai setelah pelantikan presiden akhir Oktober ini. Hal ini sebagai antisipasi jika ada penyesuaian dengan kabinet baru. “Ini yang mungkin perlu rapat terbatas kabinet. Pak menpan akan minta waktu presiden untuk ratas, untuk go-nya. Karena ini kan pemerintahan baru,” ungkapnya.

Meski dilaksanakan setelah pelantikan, Bima memastikan persiapan seleksi masih terus dilakukan. “Iya (setelah pelantikan), tapi persiapan sudah mulai dari sekarang. Kemarin sudah intensif kita. Artinya, infrastrukturnya sudah kita persiapkan,” paparnya. Terkait dengan formasi, Bima mengatakan bahwa daerah sudah mengusulkan kebutuhannya.

Sebab, ini merupakan kegiatan tahunan, sehingga instansi dapat menuntaskannya. Menanggapi adanya kemungkinan melewati tahun anggaran jika seleksi dilakukan akhir Oktober, Bima menilai tidak perlu ada yang dikhawatirkan. “Mudah-mudahan tidak (melewati tahun anggaran). Kalaupun lewat, ya tidak masalah. Seperti Papua, seleksi tahun ini dengan anggaran 2018,” ujarnya.

Pakar administrasi publik Universitas Padjajaran (Unpad) Yogi Suprayogi menilai, pergantian pemerintahan tidak begitu mempengaruhi proses seleksi CPNS. Hal ini mengingat rekrutmen saat ini difokuskan pada tenaga pendidik dan kesehatan. “Tidak terlalu berpengaruh. Ini kan hal yang rutin. Misalnya guru kan tetap di Kemendikbud. Lalu dokter itu juga di bawah Kementerian Kesehatan,” ungkapnya.

Menurut dia, seleksi CPNS 2019 seharusnya lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan pegawai. Apalagi, dari formasi yang ada paling banyak akan ditempatkan di daerah untuk mengisi posisi kosong karena pensiun.

“Guru dan tenaga kesehatan itu kan banyak di daerah. Banyak pemda yang teriak kurang guru. Sekolah-sekolah juga ada yang guru honorernya lebih banyak dibandingkan yang ASN. Itu yang harus dipenuhi dulu,” tandasnya.