Perdana Menteri Inggris Bantah Bohongi Ratu Elizabeth

LONDON - Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson membantah telah berbohong kepada Ratu Elizabeth tentang saran ang diberikan kepadanya atas pembekuan Parlemen.

Bantahan itu dilontarkan Johnson setelah pengadilan sipil tertinggi Skotlandia memutuskan bahwa prorogasi (pembekuan) lima minggu, yang diinisiasi Johnson pada hari Senin, melanggar hukum.

"Pengadilan Tinggi di Inggris dengan jelas setuju dengan kami, tetapi Mahkamah Agung harus memutuskan," kata Johnson seperti dikutip dari Deutsche Welle, Jumat (13/9/2019).

Mahkamah Agung Inggris sekarang harus memutuskan keputusan yang dibuat oleh pengadilan Skotlandia.

Johnson mengatakan dia membekukan parlemen untuk mempresentasikan program perbaikan kesehatan, pemolisian, dan prioritas rakyat lainnya dalam sesi parlemen baru. (Baca juga: Dapat Restu Ratu Elizabeth II, PM Inggris Bekukan Parlemen)

Juru bicara utama kelompok oposisi Partai Buruh Brexit Keir Starmer mengatakan pada hari Rabu bahwa, tidak ada orang waras yang percaya alasan Boris Johnson untuk menutup Parlemen.

Sesi parlementer biasanya berlangsung satu tahun di Inggris, tetapi saat ini berjalan tanpa henti sejak 2017 di tengah kekhawatiran atas undang-undang Brexit.

Johnson berada di bawah tekanan yang meningkat dari anggota parlemen dan masyarakat untuk 'menghidupkan' kembali Parlemen. Beberapa anggota parlemen melakukan aksi duduk di House of Commons atau Majelis Rendah, mengklaim bahwa pembekuan parlemen yang dilakukan Johnson terbukti melanggar hukum oleh pengadilan Skotlandia.

Johnson dengan tegas menolak seruan untuk menghidupkan kembali Parlemen. Ia menegaskan bahwa dia bekerja sangat keras untuk mencapai kesepakatan baru dengan UE sebelum 31 Oktober. Jika tidak ada kesepakatan, dia mengatakan dia tetap yakin Inggris akan siap secara memadai untuk Brexit tanpa kesepakatan.

Namun, ada keraguan serius tentang kebenaran klaim tersebut di Brussels.

"Inggris belum mengusulkan alternatif apa pun, apa pun yang secara hukum dapat dipercaya dan bisa diterapkan. Sayangnya, sinyal yang kami dapatkan tidak menunjukkan bahwa ada inisiatif yang dapat membuka kembali perundingan," kata Presiden Parlemen Eropa David Sassoli setelah pertemuan dengan Kepala negosiator Brexit Uni Eropa (UE), Michel Barnier.

Ini terjadi sehari setelah publikasi paksa dokumen "Operasi Yellowhammer", file pemerintah yang mempersiapkan skenario terburuk Brexit yang tanpa adanya kesepakatan dan daftar sejumlah masalah potensial seperti protes di jalan-jalan dan kemacetan lalu lintas di perbatasan.

"Hanya persiapan yang masuk akal yang Anda harapkan dari pemerintah mana pun untuk melakukannya," Johnson menggambarkan dokumen tersebut.