Meksi Ada Penolakan, Pemprov Sumut Tetap Gulirkan Wisata Halal di Danau Toba

MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tetap akan menggulirkan wisata halal meski ada penolakan dari kalangan mahasiswa.

Kepala Bid Pemasaran Disbudpar Sumut, Muchlis mengatakan, maksud dari konsep wisata halal yang akan diterapkan berkaitan dengan sisi amenitas sebagai syarat destinasi wisata, terlebih kepada pengadaan fasilitas tempat ibadah.

"Wisata halal itu lebih kepada pengembangan amenitas tadi. Karena pariwisata ini memenuhi kebutuhan orang," kata Muchlis saat menerima mahasiswa yang menolak konsep wisata halal di kawasan Danau Toba, Senin (2/9/2019) di Medan.

Menurut dia, data dari Badan Pusat Statistik (BPS), wisatawan asing yang datang ke Sumut didominasi WNA Malaysia. Jumlahnya sekitar 53 persen.

Konsep amenitas ramah Muslim ini, kata Muchlis, bakal mendongkrak angka kunjungan. Dia juga berharap, masyarakat sekitar tidak takut dengan hal tersebut. Karena tujuan dikembangkannya pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat.

"Peran kita mengedukasi masyarakat. Supaya mereka paham kebutuhan wisatawan itu apa," ujar dia.

Sementara puluhan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut), Senin (2/9/2019) menuntut penjelasan Gubernur Edy Rahmayadi soal konsep wisata halal di Danau Toba.

Mereka juga sempat berunjuk rasa di Kantor Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT). Mereka menyuarakan penolakan terhadap konsep wisata halal di Danau Toba.

"Kita butuh klarifikasi yang sebenarnya, bagaimana Pak Gubernur bisa buta dengan kawasan Danau Toba dan kondisi sosial budaya di sana, sehingga mencanangkan wisata halal itu," kata Koordinator aksi, Rico Nainggolan.

Massa menilai konsep wisata halal yang diwacanakan gubernur merupakan hal yang keliru. Tak hanya itu, Pemprov Sumut juga tak paham dengan pengembangan pariwisata.

Konsep wisata halal itu sendiri bakal mengotak-kotakkan masyarakat yang ada di kawasan Toba. Bahkan, dinilai rentan menghilangkan adat budaya yang sudah ada.

"Kita menilai konsep wisata halal ini akan menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di kawasan Danau Toba," ujar dia.