Mahasiswa di Medan Tolak Kenaikan Iuran BPJS

MEDAN - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Kota Medan melakukan orasi di Bundaran Air Mancur Jalan Jenderal Gatot Subroto Medan, Sumatera Utara (Sumut), Senin (2/9/2019). Mahasiswa menentang kebijakan pemerintah yang berencana menaikkan iuran BPJS dengan alasan devisit.

Mahasiswa menilai, rencana pemerintah itu akan berdampak pada masyarakat, khususnya menengah ke bawah. "Pemerintah tidak melihat bahwa masyarakat di Indonesia masih dibawah garis kemiskinan. Tentu kebijakan ini berakibat tidak terpenuhinya fasilitas kesehatan bagi yang tidak mampu membayar," kata koordinator aksi, Ali Syaputra.

Selain menyoroti rencana kenaikan iuran BPJS, kalangan mahasiswa juga mengkritisi masalah biaya pendidikan di perguruan tinggi yang semakin meningkat, dapat mempengaruhi nilai inflasi sebesar 15 persen setiap tahun.

"Ini dampak dari lahirnya Undang-undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, yang memberlakukan otonomi kampus dan diperkuat dengan Permendikti nomor 39 tahun 2017," katanya.

Bagi mereka, Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi nomor 39 Tahun 2017, mengharuskan diberlakukannya sistem Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal di kampus-kampus Negeri.

Selain itu, kondisi yang sama juga terjadi pada situasi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Aksi dari gerakan dan kelompok masyarakat yang akan menyampaikan pendapat dihadapkan dengan tindakan represif aparat keamanan.

"Kehidupan berdemokrasi di kampus juga sering di hadapkan dengan intimidasi dan represif oleh pihak keamanan. Dari pemerintah hingga pejabat kampus, alergi dengan kritik yang disampaikan di depan umum," jelas Ali.

Oleh karena itu, sambung Ali, Serikat Mahasiswa Indonesia menyatakan sikap menolak kenaikan biaya pendidikan, berikan kebebasan dalam berekspresi di dalam kampus, tolak revisi undang-undang ketenaga kerjaan dan berikan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia.

"Kami DPP SMI meminta pemerintah tidak tutup mata terhadap situasi yang terjadi di masyarakat sebelum mengeluarkan kebijakan," sebutnya.