Pemerintah China Tolak Rencana Pemimpin Hong Kong Penuhi Tuntutan Demonstran

HONG KONG - Pemerintah China menolak proposal pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, untuk mencabut rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi dan memerintahkannya untuk tidak menuruti tuntutan para demonstran.

Hal itu diungkapkan oleh tiga orang yang mengetahui langsung masalah tersebut.

Lam sebelumnya telah mengajukan laporan ke Beijing yang menilai lima tuntutan utama para demonstran dan menemukan bahwa menarik RUU ekstradisi yang kontroversial dapat membantu meredakan meningkatnya krisis politik di wilayah tersebut.

Laporan Lam tentang demonstrasi dibuat sebelum pertemuan tentang krisis Hong Kong pada 7 Agustus lalu di Shenzen yang dipimpin oleh pejabat senior China. Laporan tersebut meneliti kelayakan dari lima tuntutan para pengunjuk rasa, dan menganalisis bagaimana menuruti beberapa dari mereka dapat menenangkan situasi.

Untuk diketahui, selain penarikan RUU ekstradisi, tuntutan lain yang dianalisis adalah penyelidikan independen terhadap aksi kekerasan terhadap demonstran, pemilu yang sepenuhnya demokratis, tidak menggunakan istilah kerusuhan dalam menggambarkan aksi protes, dan mencabut dakwaan terhadap para demonstran yang ditangkap.

Penarikan RUU dan penyelidikan independen dipandang sebagai yang paling layak secara politis, menurut seorang pejabat senior di pemerintahan Hong Kong, yang berbicara dengan syarat anonim. Ia mengatakan langkah itu untuk membantu menenangkan beberapa pengunjuk rasa yang lebih moderat yang marah dengan sikap diam Lam.

RUU ekstradisi adalah salah satu masalah utama yang telah mendorong aksi protes, menarik jutaan orang turun ke jalan-jalan di Hong Kong. Lam sendiri mengatakan RUU itu sudah "mati," tetapi menolak untuk mengatakan secara eksplisit bahwa RUU itu telah ditarik.

Menurut pejabat senior pemerintah itu Beijing mengatakan kepada Lam untuk tidak menarik RUU itu, atau pun meluncurkan penyelidikan atas kericuhan, termasuk tuduhan kepolisian menggunakan tindakan yang berlebihan.

Sementara sumber kedua, yang memiliki hubungan dekat dengan para pejabat senior di Hong Kong dan juga menolak untuk diidentifikasi, mengkonfirmasi pemerintah Hong Kong telah menyerahkan laporan itu.

"Mereka bilang tidak pada kelima tuntutan itu," kata sumber itu. "Situasinya jauh lebih rumit daripada yang disadari kebanyakan orang," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (31/8/2019).

Kedua sumber asal Hong Kong mengatakan laporan itu disampaikan antara 16 Juni - sehari setelah Lam mengumumkan penangguhan RUU ekstradisi - dan 7 Agustus, ketika Hong Kong dan Macau Affairs Office (HKMAO) dan perwakilan China Liaison Office di Hong Kong mengadakan forum di dekat Shenzhen yang dihadiri oleh hampir 500 tokoh dan pengusaha pro-kemapanan dari Hong Kong.

Sumber ketiga, seorang pejabat senior China, mengatakan bahwa pemerintah Hong Kong telah menyerahkan laporan itu kepada Kelompok Koordinasi Pusat untuk Urusan Hong Kong dan Makau. Kelompok ini adalah kelompok tingkat tinggi yang dipimpin oleh anggota Komite Tetap Politbiro Han Zheng, dan Presiden Xi Jinping telah mengetahuinya.

Pejabat itu mengkonfirmasi bahwa Beijing telah menolak untuk menyerah pada tuntutan para demonstran dan menginginkan pemerintah Lam untuk mengambil lebih banyak inisiatif.

Dalam sebuah pernyataan menanggapi Reuters, kantor Lam mengatakan pemerintahnya telah melakukan upaya untuk mengatasi masalah para pengunjuk rasa. Namun mereka tidak mengomentari secara langsung apakah mereka telah membuat proposal seperti itu ke Beijing, atau menerima instruksi.

Pertanyaan-pertanyaan tertulis juga telah diberikan kepada Kementerian Luar Negeri China dirujuk ke HKMAO, biro tingkat tinggi di bawah Dewan Negara China. Namuan HKMAO tidak menanggapi permintaan komentar melalui faks.

Sementara itu Ip Kwok-him, seorang politisi senior pro-Beijing yang duduk di Dewan Eksekutif elit Hong Kong, yang memberi nasihat kepada para pejabat senior, termasuk Lam, mengatakan: "Jika pemerintah pusat tidak mengizinkan sesuatu, Anda tidak bisa melakukannya."

Ip sendiri tidak tahu tentang proposal untuk menarik RUU ekstradisi.

Sedangkan seorang pengusaha senior yang menghadiri pertemuan Shenzhen dan telah bertemu dengan Lam baru-baru ini mengatakan "tangannya terikat" dan Beijing tidak akan membiarkannya menarik RUU tersebut. Pengusaha itu berbicara dengan syarat anonim karena sensitivitas masalah ini.

Pada pertemuan Shenzhen, Zhang Xiaoming, kepala HKMAO, mengatakan dalam sambutan publik di televisi bahwa jika kekacauan terus berlanjut, pemerintah pusat harus campur tangan.

Sejak itu, ada tanda-tanda Beijing mengambil garis yang lebih keras.

Misalnya, para pejabat menyamakan beberapa protes dengan "terorisme," polisi paramiliter Cina telah melakukan latihan di dekat perbatasan, beberapa perusahaan Hong Kong telah ditekan untuk menangguhkan staf yang mendukung protes, dan personel keamanan telah mencari perangkat digital dari beberapa pelancong yang memasuki China.

Pada hari Jumat, Joshua Wong, seorang aktivis demokrasi terkemuka, ditangkap, menurut partai politiknya, Demosisto.

Lebih dari dua bulan aksi protes telah membuat Hong Kong dalam krisis yang paling parah sejak bekas koloni Inggris itu kembali ke pemerintahan China pada tahun 1997.

Aksi demonstrasi yang mulanya menentang RUU ekstradisi, yang memungkinkan seseorang dikirim ke China untuk diadili di pengadilan yang dikontrol Partai Komunis, telah berubah menjadi kampanye yang lebih luas untuk hak-hak dan demokrasi yang lebih besar dalam tantangan langsung ke Beijing.