Demonstran Hong Kong Kembali Turun ke Jalan

HONG KONG - Aktivis prodemokrasi Hong Kong berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran, Minggu (18/8/2019) malam waktu setempat. Aksi ini menunjukkan eksistensi demonstran ke pemerintah, bahwa mereka tak gentar dengan ancaman China yang siap mengerahkan kekuatan menghadapi massa.

China menyiagakan ribuan pasukan dari Kepolisian Bersenjata Rakyat (PAP) dilengkapi kendaraan lapis baja di kota perbatasan dengan Hong Kong, Shenzhen. Kekuatan itu siap dikerahkan jika kondisi Hong Kong tak terkendali. Hanya saja, para aktivis berjanji aksi kali ini tak akan rusuh.

Ini akan menjadi aksi besar pertama setelah pendudukan Bandara Internasional Hong Kong yang melumpuhkan aktivitas penerbangan selama 2 hari, Senin dan Selasa (12-13/8/2019). Setelah itu beberapa kelompok massa meminta maaf dan berjanji menggelar demonstrasi damai pada Minggu.

Mereka menyebut aksi ini dengan demonstrasi "rasional, tanpa kekerasan". Aksi ini digelar oleh Front Hak Asasi Manusia Sipil, sebuah kelompok yang menghindari konfrontasi dengan polisi dan salah satu kekuatan pendorong di belakang demonstrasi besar-besaran melibatkan ratusan ribu orang dalam 10 pekan terakhir.

Pada Sabtu (17/8/2019), unjuk rasa bersklala kecil berakhir tanpa bentrokan. Mereka meneriakkan "Sampai jumpa di Victoria Park!" ketika meninggalkan jalanan, merujuk pada aksi yang akan digelar malam nanti.

Lokasi yang berada di jantung Kota Hong Kong itu sejak awal digunakan sebagai titik pusat penyampaia pendapat kelompok prodemokrasi, bahkan sudah berlangsung sejak tahun-tahun sebelumnya. Polisi sudah memberi izin aksi terbaru ini, namun massa dilarang melakukan pawai.

Aksi demonstrasi di Hong Kong dipicu oleh rencana pemerintah mengesahkan RUU ekstradisi, aturan yang memungkinkan para penjahat wilayah itu diekstradisi ke China.

Di bawah kesepakatan dengan Inggris sebelum penyerahan pada 1997, China menyetujui untuk membiarkan Hong Kong mempertahankan kebebasan berdemokrasi.

Tetapi banyak warga Hong Kong merasa kebebasan itu dikikis, terutama sejak pria dari garis keras China, Xi Jinping, berkuasa.