Tim Kemanusiaan Minta Pemerintah Tarik Pasukan TNI dan Polri dari Nduga

JAKARTA - Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga terdiri dari relawan, LSM dan juga perwakilan gereja meminta pemerintah untuk menarik pasukan TNI dan Polri yang dikirim ke wilayah terjadinya konflik tersebut.

Pasalnya, hal itu diungkapkan oleh tim kemanusiaan karena merasa keberadaan aparat tersebut sebagai salah satu faktor yang menyebabkan kondisi di Nduga semakin tidak stabil dan mengakibatkan banyaknya korban berjatuhan.

"Presiden yang mewakili pemerintah pusat segera menarik pasukan TNI/Polri di seluruh wilayah Nduga sebagai aktor utama ketidakstabilan daerah yang mengakibatkan ribuan orang mengungsi," ujar Direktur Yayasan Teratai Hati Papua, Pater Jhon Jongga di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

Lebih lanjut, Pater pun menyebutkan bahwa pasukan TNI dan Polri yang dikirimkan ke ke Nduga tidak mengetahui wilayah dan budaya secara mendalam mengenai daerah tersebut.

Jika tidak mengenali budaya-budaya di sana, ia menyebutkan kalau TNI dan Polri akan memperkeruh keadaan di sana. Bahkan, Pater menyebutkan pasukan itu tidak mengenali antara anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan warga sipil sesungguhnya.

"Jadi sayangnya, TNI diutus ke Papua enggak bisa bedain mana OPM dan warga sipil, enggak tahu budaya lokal juga. Ini catatan kira-kira apa yang diinginkan masyarakat. Jadi kami meminta TNI ditarik," ungkapnya.

Pater pun menjelaskan bahwa keterlibatan TNI dan Polri mempengaruhi warga Nduga untuk menolak bantuan yang dibawa oleh pasukan itu. Masyarakat di sana memilih untuk menolak bantuan sosial dari pihak yang terlibat di dalam konflik tersebut.

"Sehingga apabila ada bantuan yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat konflik mengakibatkan kematian dan pengungsian karena bantuan itu ditolak," tutup Pater.