Proyek Satelit SATRIA Habiskan Rp21 T Jadi Terbesar di Asia

Jum'at, 03 Mei 2019 - 14:51 WIB
Proyek Satelit SATRIA Habiskan Rp21 T Jadi Terbesar di Asia
Penandantangan kerja sama proyek Satelit Republik Indonesia (SATRIA) di Museum Nasional, Jakarta, Jumat (3/5/2019). (Foto: iNews.id/Rully Ramli)
A A A
JAKARTA - Proyek satelit multifungsi (SMF) bernama Satelit Republik Indonesia (SATRIA) telah melewati tahap financial closing.

Satelit ini siap dirakit pada akhir 2019 oleh perusahaan satelit asal Prancis, Thales Alenia Space.

Menteri Komunikasi dan Informatika. Rudiantara mengatakan, biaya investasi untuk proyek ini tergolong besar yakni mencapai Rp21,4 triliun. Namun, dia memastikan proyek ini untuk jangka panjang.

"Satelit ini yang pertama di Asia, terbesar untuk kelas di atas 100 Gbps, di dunia nomor lima. Anggarannya cukup besar di atas Rp21 triliun, kok yang lain Rp7-8 triliun? Ini adalah angka membuat dan meluncurkan 15 tahun," kata Rudiantara di Museum Nasional, Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Konsorsium proyek SATRIA yaitu PT Satelit Nusantara Tiga yang terdiri dari sejumlah perusahaan, yaitu PT Pintar Nusantara Sejahtera, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Dian Semesta Sentosa, dan PT Nusantara Satelit Sejahtera. Dengan skema kerja sama pemerintah-badan usaha (KPBU), proyek ini dijamin oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).

Rudiantara memperkirakan, SATRIA selesai dirakit dan siap diluncurkan pada kuartal II-2022. Satelit tersebut menggunakan frekuensi Ka-band dengan teknologi very High Throughput Satellite (VHTS) dengan kapasitas frekuensi 150Gbps. Diharapkan, satelit ini dapat beroperasi pada awal 2023.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, proyek ini sangat penting, sehingga masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2018.

"Saya yakin membangun infrastruktur itu artinya menanam modal yang beberapa tahun mendatang akan mendukung penciptaan kegiatan ekonomi yang lebih baik di masyarakat kita,” ucap Darmin.

Proyek SATRIA akan dimonitor langsung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berperan sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

Nantinya, cakupan layanan SATRIA akan mencapai hampir 150 ribu titik layanan publik, yang terdiri dari sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, administrasi pertahanan dan keamanan, pemerintahan daerah, dan sektor keuangan.
(vhs)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 1.8066 seconds (0.1#10.140)