Jadi Oposisi, PKS Tetap Ingin Kursi Pimpinan MPR

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan akan menjadi oposisi dalam pemerintahan mendatang. Tetapi sikap oposisi yang dimaksud yaitu tidak berada di pemerintahan atau kabinet. Sementara di Parlemen, PKS tetap membuka diri untuk berkomunikasi dengan partai politik (parpol) lainnya, termasuk parpol 02.

Anggota Fraksi PKS di MPR, Andi Akmal Pasluddin mengatakan PKS memilih menjadi oposisi karena menyadari bahwa dalam Pilpres 2019 lalu, calon yang diusung PKS yakni pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kalah. Sementara untuk perebutan paket pimpinan MPR, menurut Andi, akan berlangsung dinamis.

Artinya, MPR tidak lantas menutup diri sehingga masih memungkinkan untuk ikut memperebutkan paket kursi pimpinan MPR. ”Kalau memang ada yang meminta nantinya, berapa fraksi meminta (PKS masuk dalam paket pimpinan MPR) ya nggak ada masalah,” ujar Andi di sela Diskusi Empat Pilar MPR di Media Center DPR/MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/7/2019).

Andi memperkirakan nantinya akan ada dua paket pimpinan MPR yang masing-masing ada unsur parpol dan DPD. Artinya di setiap paket ada satu DPD dan empat parpol.

Namun, tidak menutup kemungkinan nantinya hanya akan ada satu paket saja dengan sistem musyawarah mufakat. Menurutnya, jika nantinya disepakati musyawarah mufakat maka dalam paket pimpinan nanti sebaiknya tidak hanya lima orang pimpinan, satu DPD dan empat parpol, tapi bisa lebih dari lima orang sehingga bisa mengakomodir kepentingan setiap parpol.

”Ya bisa kita kembalikan ke yang dulu-dulu kan 8 orang. Kalau aturan yang sekarang kan cuma lima orang. Ya tergantung nanti apakah rapat partai yang menang kemarin mau sama-sama. (PKS) sebagai partai terbuka komunikasi dengan yang lainnya,” katanya.

Andi memperkirakan pemilihan paket pimpinan MPR akan berlangsung dinamis seperti yang terjadi pada periode-periode sebelumnya. ”Sekali lagi ini belum final. Apakah memang hanya lima orang seperti (aturan) sekarang, bisa juga mengakomodir seperti kemarin akan diubah menjadi delapan (pimpinan), kan itu bisa saja. Jadi saya sekali lagi bahwa ini tergantung dari komunikasi dan dinamika nanti pembahasan di partai,” tuturnya.

Namun, dibanding pilihan dengan sistem paket, Andi mengaku lebih condong pada pemilihan berdasarkan musyawarah mufakat karena MPR merupakan badar permusyawaratan. ”Tapi itu pandangan pribadi saya ya,” katanya.