Soal Benny Wenda, RI Sampaikan Keberatan ke Pemerintah Oxford

Kamis, 18 Juli 2019 - 19:07 WIB
Soal Benny Wenda, RI Sampaikan Keberatan ke Pemerintah Oxford
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesi, Teuku Faiza menuturkan Indonesia telah beberapa kali menyampaikan keberatan atas penghargaan kepada separatis Papua, Benny Wenda.(Foto/Victor Maulana/Sindonews)
A A A
JAKARTA - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesi, Teuku Faiza menuturkan, pemerintah Oxford telah lama berencana memberikan penghargaan kepada pentolan separatis Papua Barat, Benny Wenda. Indonesia, papar Faiza, telah beberapa kali menyampaikan keberatan atas rencana tersebut.

"Kita sudah menyampaikan keberatakan kepada pemerintah kota Oxford. Menyampaikan keberatan bahwa mereka tidak memiliki pemahaman yang utuh atas apa yang terjadi di Papua dan tidak memiliki pemahaman yang utuh atas sepak terjang Benny Wenda, itu sudah kita sampaikan," ucap Faiaza pada Kamis (18/7).

"Kita juga sampaikan keberatan kepada pemerintah Inggris, itu sudah kita lakukan apakah dalam konteks bilateral melalui Kedutaan Besar kita di Inggris atau dalam pertemuan Menteri Luar Negeri dan Kementerian Luar Negeri. Proses itu sudah kita lakukan," sambungnya.

Faiza menuturkan, berdasarkan proses itu Indonesia mendapatkan konfirmasi pernyataan dari pemerintah Inggris, di mana London sangat jelas bahwa posisi mereka terkait NKRI tidak berubah, terkait dukungan pada integritas Indonesia.

Sebelumnya, KBRI London menuturkan, Dewan Kota Oxord di Inggris kembali melukai perasaan rakyat Indonesia dengan memberikan penghargaan kepada Benny Wenda.

"Dengan tindakan itu, Dewan Kota Oxford kembali melukai perasaan rakyat Indonesia. Penghargaan kepada orang tersebut merupakan kelanjutan dukungan Dewan kepada gerakan Papua Merdeka setelah memberi izin pembukaan kantor Free West Papua Campaign di Oxford pada tahun 2013," kata KBRI London.

Menurut kedutaan, penghargaan tersebut diberikan kepada orang yang salah, karena orang tersebut merupakan pelaku dan pendukung penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan politiknya.

"KBRI London mempertanyakan dasar pemberian penghargaan tersebut kepada yang bersangkutan sebagai 'peaceful campaigner for democracy' di tengah banyaknya bukti yang mengaitkan yang bersangkutan dengan berbagai kekerasan bersenjata yang terjadi di Papua," imbuh KBRI London.
(zys)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 0.9264 seconds (0.1#10.140)