alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Bendahara Pengeluaran BPKD Pemkot Siantar Jadi Tersangka OTT Pungli

M Andi Yusri
Bendahara Pengeluaran BPKD Pemkot Siantar Jadi Tersangka OTT Pungli
Bendahara pengeluaran BPKD Pemkot Pematangsiantar, EZ ditingkatkan statusnya menjadi tersangka dalam kasus OTT dugaan pungli pemotongan insentif di BPKD. (Foto/SINDOnews)

MEDAN - Bendahara pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kota (Pemkot) Pematangsiantar, EZ ditingkatkan statusnya menjadi tersangka.

EZ tersandung dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan pungutan liar (pungli) pemotongan insentif di BPKD.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara (Sumut), Kombes Pol Rony Samtana mengatakan dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan, penyidik Ditreskrimsus telah menetapkan seorang tersangka kasus dugaan pungli di Kantor BPKD Pemkot Pematangsiantar.



Dikatakannya, dari 16 orang yang diamankan saat dilakukan OTT, satu orang diduga telah memenuhi unsur pidana melakukan perbuatan merugikan negara. "Inisial EZ yang merupakan Bendahara pengeluaran BPKD Pemko Pematangsiantar yang baru ditetapkan sebagai tersangka," terangnya, Sabtu (13/7/2019).

Sedangkan dua orang lagi, lanjutnya, masih dijadikan sebagai saksi, yakni inisial TMDL, tenaga harian lepas dan LN, staf bidang pendapatan Kantor BPKD Pemkot Pematangsiantar.

Selama pemeriksaan saksi itu, sambung Rony, tidak menutup kemungkinan akan ada orang yang lainnya untuk dijadikan sebagai tersangka. "Mereka menjadi saksi si tersangka. Tidak tertutup kemungkinan bisa jadi tersangka, tapi kan bertahap prosesnya," ungkapnya.

Menurutnya, mereka yang menjadi saksi dalam kasus ini, akan dipulangkan setelah 1x24 jam diambil keterangannya oleh penyidik Tipidkor Polda Sumut. "Iya nanti akan kita pulangkan setelah selesai diambil keterangannya. Untuk saat ini baru 1 tersangka saja yang telah ditetapkan," ujarnya.

Ditambahkan Rony, modus yang dilakukan oleh tersangka adalah memotong insentif dari sejumlah petugas pemungut pajak di BPKD. "Harusnya kan sesuai aturannya insentif itu diberikan kepada pemungut pajak sepenuhnya. Tapi insentif itu malah dipotong oleh Bendahara pengeluaran," pungkasnya.



(vhs)

loading...
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif