PDIP Tak Mau Latah Tiru Parpol Lain Ajukan Nama Calon Menteri

JAKARTA - Sejumlah partai politik sudah menyiapkan nama-nama calon menteri untuk diajukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sejumlah parpol tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang mendukung pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin sudah menyebutkan keinginan jatah menteri di kabinet mendatang. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar misalnya menyatakan keinginannya mendapatkan jatah 10 menteri.

Partai NasDem yang mendapatkan kursi DPR lebih banyak pun ingin mendapatkan jatah kursi lebih banyak daripada PKB. PDIP selaku parpol pemenang hingga kini belum menye butkan permintaan jatah menteri kepada Presiden.

Politikus PDIP Masinto Pasaribu mengatakan, PDIP tidak akan latah seperti parpol-parpol lain yang mengajukan usulan nama- nama calon menteri kepada Presiden.

“Nah , tentu Pak Jokowi adalah PDIP juga. Pak Jokowi paham betul di PDIP banyak kader partai yang bekerja secara profesional, baik di pusat maupun di daerah. Jika Pak Jokowi meminta dari PDIP, maka PDIP akan menyiapkan kader-kader terbaiknya yang bekerja secara profesional membantu tugas-tugas Presiden,” ungkap Masinton di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Menurut Masinton, saat ini seluruh nama calon menteri dari PDIP masih dalam genggaman Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum. “Semua masih di dompetnya Bu Mega,” katanya.

Prinsipnya, kata Masinton, PDIP memiliki banyak kader yang sudah diuji dan melalui seleksi sekolah kader partai yang dipersiapkan untuk duduk di kursi eksekutif maupun legislatif. Sebagai parpol pemenang pemilu, apakah PDIP bakal minta jatah kursi menteri paling banyak?

Masinton menyatakan, dalam membangun negara ini tidak cukup hanya dengan satu kelompok, satu parpol, dan satu koalisi saja. “Membangun negara ini prinsipnya kan gotong-royong sehingga semua elemen harus diakomodasi. Nah, elemen yang diakomodasi ini tentu orang yang punya semangat, yang punya integritas baik, dan bisa kerja cepat,“ ujarnya.

Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid mengingatkan kepada Jokowi untuk waspada dalam memilih parpol dalam koalisi pemerintah dan masuk kabinet. Pasalnya, pernah terjadi ada parpol bergabung dan mendapatkan kursi menteri, tetapi kemudian berubah pikiran. Kalaupun parpol oposisi ikut bergabung, baiknya tidak dimasukkan ke kabinet.

“Koalisi ini sudah cukup bahkan lebih, gemuk, maka kalau memang Pak Jokowi ingin mem bangun koalisi yang solid, tentu dimulai dari koalisi yang ada saja. Nanti kalau ada yang mau masuk kemudian bergabung dikasih ruang yang lain, tidak dalam koalisi. Soal kabinet atau yang lain itu haknya Presiden, tetapi dikasih tempat lain, tidak dicampur antara koalisi yang sudah ada dengan yang baru masuk,” ujarnya.

Jazilul mengatakan, jangan sampai baru masuk koalisi dan baru menyamakan visi ke mudian keluar lagi. Untuk itu, apa yang disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk memprioritaskan menteri dari kalang an profesional dan koalisi yang sudah ada itu demi kebaikan bersama. “Agar soliditas dalam koalisi bisa tertata lebih baik, bisa ambil keputusan cepat, kesejahteraan bisa cepat terea - lisasikan,” katanya.

Menurut Jazilul, rumusnya adalah siapa yang bekerja dialah mendapat upah, itu merupakan rumus dunia. Sayangnya, karena ada hak prerogatif Presiden terkait kabinet, maka rumus itu tidak bisa digunakan. Namun, dia meyakini bahwa saat parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK) bertemu nanti akan membahas soal upah yang didapat tiap parpol koalisi setelah bekerja keras serta meningkatkan soliditas.