Nahdlatul Ulama Ingin Jatah Menteri, Ma’ruf: Sampaikan Langsung ke Pak Jokowi

JAKARTA - Wakil Presiden terpilih KH Ma'ruf Amin memastikan belum ada pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo mengenai proyeksi kabinet mendatang.

Kendati demikian, dia akan secepatnya berdiskusi dengan Jokowi terkait komposisi menteri.

Ma’ruf mengakui penentuan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Namun jika dirinya diminta memberi pertimbangan, tentu akan disampaikan.

Termasuk tentang keinginan organisasi islam Nahdlatul Ulama (NU) mendapatkan jatah menteri. Soal ini, Ma’ruf meminta agar PBNU menyampaikan hal tersebut secara langsung kepada Jokowi.

"Ya nanti (soal menteri dari NU), saya bilang, sampaikan langsung kepada Pak Jokowi," kata Ma'ruf di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2019).

Ditanya siapa kader NU potensial yang bisa mengisi posisi menteri, Ma’ruf menegaskan, Jokowi kemungkinan nanti akan meminta pertimbangan kepada dirinya.

Untuk diketahui NU sempat menyampaikan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin agar menambah jatah menteri dari NU pada kabinet periode 2019-2024.

Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar mengatakan, adanya menteri dari NU merupakan hal wajar. Terlebih, NU berperan besar dalam kemenangan Jokowi-Ma’ruf dalam Pilpres 2019.

Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas sebelumnya mengungkapkan, NU siap mengajukan sejumlah nama untuk mengisi kursi kabinet pada periode kedua pemerintahan Jokowi. NU memiliki sejumlah kader potensial yang dapat mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

Mereka bisa ditempatkan di pos-pos kementerian strategis seperti kementerian BUMN, ESDM, Keuangan, atau Pertanian.

"Saya kira NU harus mengajukan portofolio yang menghapus stigma bahwa NU itu tradisional, hanya cocok ngurus agama, cuma ada di pedesaan, miskin dan seterusnya sebagaimana terepresentasi pada posisi kader NU di kabinet yang sudah- sudah," tutur Gus Yaqut, Selasa (28/5/2019).