Mulailah Saling Merangkul

MAJELIS Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 yang diajukan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut mahkamah, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Pemberitaan putusan MK ini tidak hanya menghiasi pemberitaan media nasional maupun media sosial. Media asingpun mengisi sejumlah pemberitaan terkait putusan mahkamah konstitusi ini. Reuters misalnya memuat peryataan Prabowo Subianto, saat jumpat pers di Kertanegara, Kamis 26 Juni.

“Accepted a decision by the Constitutional Court to uphold the victory of President Joko Widodo in April’s election and urged his supporters to stay calm.”

Pasca putus MK inilah, seharusnya Presiden Joko Widodo dan Prabowo sesegera mungkin bertemu dan harus saling merangkul, berpelukan seperti saat Asian Games, ketika menyaksikan pertandingan pencak silat saat itu, tapi mungkinlah ini terjadi?

Cukup sudah perdebatan yang saling klaim atau saling cela, bahkan saling hina antar pendukung. Agar bangsa ini lebih memikirkan pembangunan dan menyelesaikan permasalahan yang lebih besar Sehingga Indonesia menjadi negara maju.

Tidak perlu lagi, saling serang dan saling sindir di media sosial antar pendukung 01 dan 02 karena presiden Indonesia telah terpilih, secara konstitusional!

Pendukung 01 tidak perlu membuat status di media sosial yang menghina atau ‘nyinyir’ pada pendukung 02, juga sebaliknya karena hal ini tidak akan bermanfaat, jadi stop saling nyinyir di Medsos. Buatlah status-status yang menyejukan dan enak dibaca, bukan malah memprovokasi.

Presiden terpilih Jokowi dan Ma’ruf Amin harus lebih dulu menemui Prabowo Subianto – Sandiaga Uno demi kepentingan bangsa dan negara, demi kepentingan rakyat Indonesia sesungguhnya. Karena jika ini tidak dilakukan, perpecahan dan saling hujat bisa saja tidak pernah akan usai. Kita tentu tidak ingin bangsa ini hanya berwacana ke hal-hal tidak penting.

Temui segera Prabowo dan Sandi, ajak sama-sama untuk membangun bangsa dan negara tercinta. Bayangan perpecahan mengingatkan saya ketika melakukan peliputan di Munas Golkar VIII di Pekanbaru, Riau, pada Oktober 2009. Saat itu, Munas melakukan pemilihan Ketua Umum Partai Golkar, yang diperebutkan Aburizal Bakrie dan Surya Paloh.

Kepada saya, saat itu Tim pemenangan Surya Paloh, Enggar Tiasto Lukita sangat yakin bahwa Surya Paloh akan terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar 2009-2015. NAMUN, pada saat Vooting, kenyataan membuktikan Surya Paloh harus mengakui keunggulan Aburizal Bakrie, dengan selisih 56 suara. Surya Paloh saat itu mendapat 240 suara, sedangkan Aburizal Bakrie yang konon waktu itu didukung pemerintah yang berkuasa dengan mengantongi 296 suara.

Yang mau penulis kritisi adalah, Kepengurusan Golkar dibawah kepempinan Aburizal bakrie saat itu. sama sekali tidak memasukan Surya Paloh dan rekan-rekanya, dalam kepengurusan. Konon kekecewaan inilah yang membuat Surya Paloh pada akhirnya mendirikan ormas Nasdem yang kemudian menjadi Partai Nasdem.

Dan menurut penulis ini adalah sebuah kesalahan besar Partai Golkar saat itu karena bagaimanapun Bang Surya adalah kader Golkar yang sangat berpengaruh.

Munas Golkar tentu berbeda dengan pilpres, tapi ada pelajaran yang bisa kita raih disini, yakni hindari perpecahan dengan menyatukan 01-02, seperti yang Presiden Jokowi Sampaikan dalam keterangan pers Kamis kemarin, (26/6). “Tidak ada lagi 01 atau 02, yang ada Persatuan Indonesia,”

Bagaimana caranya ? rangkulah Prabowo – Sandi dan timnya untuk menjadi bagian di pemerintahan Presiden Jokowi –Ma’aruf Amin. Penulis tidak perlu mengajari bagaimana caranya. Tim TKN tentu lebih paham, bagaimana merangkul Tim BPN Prabowo-Sandi. Mulailah dengan membuang status-status di Medsos yang masih menyerang atau menyudutkan kubu 01 atau 02, demi Indonesia Raya tercinta.

(*) Penulis: Atmaja Suhendra, S.Sos. Msi, Lm
Wartawan Senior - Dosen Broadcasting STIKOM InterStudi Jakarta