KPU: Tuduhan Tak Netral di Pilpres 2019 Tidak Benar
Raka Dwi Novianto
JAKARTA - Kuasa Hukum KPU Ali Nurdin sebagai pihak termohon, membantah permohonan tim hukum Prabowo-Sandi yang mengatakan KPU berpihak kepada pasangan calon Jokowi-Ma'ruf di pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
Hal ini diungkapkan oleh Ali dalam membacakan jawaban atas pokok permohonan pihak pemohon di dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
"Bahwa termohon telah melaksanakan kewajibannya untuk memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara sebagaimana diatur dalam pasal 14 Huruf b Undang-Undang Pemilu," ujar Ali dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6/2019).
Baca Juga:
"Sehingga, tidak benar jika ada tuduhan bahwa termohon telah berpihak atau tidak berlaku adil dengan merugikan atau menguntungkan salah satu Paslon Pilpres 2019. Misalnya dengan cara mengubah perolehan suara pasangan calon hasil pilihan rakyat atau bentuk-bentuk kecurangan lainnya," tambahnya.
Ali juga mengungkap, bukti lain pihak termohon tidak melakukan kecurangan dalam Pilpres 2019 bisa dilihat dari sejak awal tahapan pemilu sampai dengan adanya sengketa hasil PHPU Pilpres 2019 di MK.
Maka dari itu, dirinya menegaskan tidak ada satupun putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan bahwa termohon telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu.
"Tidak ada satupun putusan DKPP sebagai satu-satunya lembaga negara yang diberi tugas dan kewajiban berdasarkan UU Pemilu, untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, yang menyatakan bahwa termohon telah melanggar kode etik, berbuat curang dengan melakukan perbuatan yang memihak kepada salah satu pasangan calon tertentu," tuturnya.
(boy)
loading...
Berita Terkait
- Dinilai Berbelit-belit, Hakim Tegur Saksi Prabowo-Sandi
- Direktur IT Prabowo-Sandi Ungkap Ancaman Pembunuhan
- 17 Saksi Dihadirkan Tim Hukum Prabowo-Sandi ke MK
- BW: KPU Tak Mampu Jelaskan Jabatan Kiai Maruf di Bank Syariah
- Sidang MK, KPU Anggap Istilah Mahkamah Kalkulator Adalah Penghinaan
- BPN Siapkan Saksi Mengejutkan, TKN: Omong Kosong!
- Tim Prabowo Soroti Netralitas Polisi dan Intelijen dalam Pilpres 2019
- Di Sidang MK, Kubu 02 Ungkap Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan
- Sengketa Pilpres, Yusril: Semua Dalil Kubu 02 Mudah Dipatahkan
- MK Gelar Sidang Gugatan Pilpres, Kominfo Bakal Blokir Medsos
BACA JUGA
- Arab Saudi Serukan Dunia Beraksi atas Pembajakan Kapal oleh Iran
- Mengembangkan Wisata Bahari Kerakyatan
- Juara AASAM 12 Kali Berturut-turut, Petembak TNI AD Dapat Apresiasi dari PT Pindad
- Keamanan Data Pribadi
- Korea Selatan Ingin Bangun Kapal Induk dalam 10 Tahun
- DPR Optimistis RUU Pertanahan Segera Disahkan
- Suzuki Berbagi Ilmu Soal Teknologi Jimny ke Para Pelajar SMK
- Tiga Calon Pengganti Valentino Rossi
- Melihat Proses Pemakaman Jamaah Haji Indonesia di Tanah Suci
- 4 Tahun Tak Bayar Hutang, Gubernur Gorontalo Laporkan Eks Ketua DPRD ke Polisi
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
- Disqus
