Akademisi Kritik Materi Ikrar Politik Aktivis 98 di Hadapan Jokowi

JAKARTA - Isi ikrar kelompok yang menamakan aktivis 98 dikritisi oleh Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun.

Kritik Badrun menyikapi satu dari delapan butir ikrar dalam piagam aktivis 98 itu yang menyatakan siap menjadi tulang punggung dalam mengawal dan mensukseskan Nawacita jilid dua bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Ikrar itu dibacakan saat acara halal bihalal di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu 16 Juni 2019 yang dihadiri Jokowi, kemarin. "Agak aneh aktivis 98 bersedia menjadi tulang punggung seseorang," ujar Badrun dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Senin (17/6/2019).

Ubedilah yang juga sebagai Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies (Cespels) ini menilai ikrar butir ke-8 itu memungkinkan ditafsirkan secara kuat bahwa kepentingan pragmatis sedang menghantui aktivis 98 faksi Adian Napitupulu. "Langkah pragmatis di tengah luka korban kejahatan kemanusiaan," ujar Badrun yang juga merupakan aktivis 98 ini.

Kendati demikian, dia menghargai kenekatan mereka membacakan delapan butir piagamnya. "Tetapi secara moral politik aktivis 98 faksi Adian ini telah menodai rakyat korban 98. Sampai saat ini kasus penembakan dengan peluru tajam pada peristiwa Trisakti dan Semanggi tak kunjung dituntaskan Pemerintah Jokowi padahal sudah berkuasa hampir lima tahun," ungkapnya.

Bahkan, lanjut dia, bulan Mei 2019 lalu terjadi lagi anak remaja belia ditembak peluru tajam saat menyaksikan rakyat memperjuangkan hak konstitusinya."Aktivis 98 faksi Adian ini membuat ikrar di tengah derita keluarga korban dan rakyat banyak," katanya.

Diketahui, halal bihalal Aktivis 98 yang salah satu perwakilannya, Adian Napitupulu itu dihadiri oleh Presiden Jokowi. Ada delapan butir ikrar yang dibacakan dalam forum tersebut. Isinya terkait dasar pengabdian, cita-cita reformasi dan perjuangkan keadilan bagi pahlawan 98, menjadi lidah rakyat, jaga integritas, tolak korupsi, tolak politisasi agama, sikap jujur, dan turut serta dan bersedia menjadi tulang punggung dalam mengawal dan menyukseskan Nawacita jilid kedua bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.