Tim Prabowo Soroti Netralitas Polisi dan Intelijen dalam Pilpres 2019

JAKARTA - Kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyoroti netralitas aparat negara, khususnya polisi dan intelijen.

Kubu 02 menganggap aparat negara tidak netral dalam penyelenggaraan Pilpres 2019. Ketidaknetralan tersebut sebagai bagian dari kecurangan TSM (terstruktur, sistematis, masif). "Pemohon akan memberikan kelengkapan pembuktian pada tahap sidang selanjutnya guna menjaga kemurnian, keamanan dan keselamatan bukti-bukti tersebut," Kata Denny Indrayana, salah satu kuasan hukum kubu 02, di gedung MK, Jumat (14/6/2019).

Menurutnya, ketidaknetralan Polri dan BIN merupakan pelanggaran atas prinsip netralitas dan profesionalitas yang diatur dalam UU Polri, UU Intelijen, dan lebih khusus lagi dalam UU 7/2017 tentang Pemilu. Aparat secara langsung dan tidak langsung bertindak menjadi “tim pemenangan” paslon 01 dan menciptakan ketidakseimbangan ruang kontestasi.

"Pada satu kesempatan pengarahan, Presiden Petahana dengan sengaja meminta agar Polri (dan TNI) untuk membantu sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat luas. Arahan yang demikian, di samping menyalahgunakan birokrasi aparatur negara, Presiden Jokowi juga menarik Polri (dan TNI) ke dalam politik Pilpres 2019, dan menjadi tidak netral, karena secara langsung ataupun tidak langsung menjadi terjebak ikut mengkampanyekan," jelasnya.

Begitupun dengan ketidaknetralan polisi. Denny mencontohkan a pengakuan dari Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Azis yang mengaku diperintahkan untuk menggalang dukungan untuk Joko Widodo-Ma'ruf Amin oleh Kapolres Kabupaten Garut. Perintah serupa juga diberikan kepada kapolsek lainnya di wilayah Kabupaten Garut.

AKP Sulman mengatakan, Kapolres Kabupaten Garut juga pernah menggelar rapat dengan para kapolsek di wilayahnya pada sekitar bulan Februari 2019. Dalam rapat tersebut, perintah menggalang dukungan bagi paslon 01 diberikan. Para kapolsek diancam akan dimutasikan jika paslon 01 kalah di wilayahnya.

Denny juga menunjuk kecurangan oleh BIN. Kepala BIN Budi Gunawan mempunyai kedekatan politik yang sangat dekat dengan PDIP dan Megawati Soekarnoputri. "Selain memang pernah menjadi ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri, kedekatan Kepala BIN Budi Gunawan diindikasikan dengan kehadirannya pada acara HUT PDIP. Suatu hal yang tidak ia lakukan untuk acara partai lainnya," jelasnya.