Alasan Ekonomi, Karantina Wilayah di Sumut Tak Mungkin Dilakukan

MEDAN - Berbagai cara telah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dalam mencegah penyebaran corona virus disease (covid-19). Namun, Karantina Wilayah tidak mungkin dilakukan karena faktor ekonomi yang menjadi alasan mendasarnya.

Pasalnya, masih banyak warga yang masih dan tetap perlu bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mengatakan disadarinya bahwa langkah karantina wilayah atau sering diistilahkan dengan kata lockdown tidak mungkin bisa dilakukan, mengingat masih banyak warga yang tetap perlu bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Sehingga langkah yang paling efektif adalah membatasi gerak atau ke luar rumah hanya untuk urusan penting saja.

"Kami tidak bisa membayangkan kalau semuanya dalam posisi libur di rumah. Maka tidak akan ada yang bisa bekerja untuk provinsi yang kita cintai ini," terang Edy usai memimpin apel kegiatan penyemprotan disinfektan secara massif di Jalan Gatot Subroto depan Plaza Medan Fair, Selasa (31/3/2020).

Untuk mengantisipasi penyebaran covid-19, Edy meminta kepada masyarakat agar tetap mematuhi standar atau protokol kesehatan. Menurutnya, protokol kesehatan adalah hal penting yang harus dipatuhi seluruh masyarakat. Sebab, tidak semua mampu menjalankan imbauan untuk tetap di rumah karena alasan mendasar, yakni ekonomi.

Karena itu, sambung Gubernur, langkah pencegahan harus dilakukan bukan hanya untuk menghindari diri dari penularan, tetapi juga menjaga agar tidak menularkan ke orang lain, terutama orang terdekat seperti keluarga. "Jauhi keramaian, jaga kebersihan, jaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter, rajin mencuci tangan dan membersihkan diri serta seluruh pakaian, sebelum berkumpul bersama keluarga. Jika kita bersama, saya yakin kita bisa menghadapi wabah ini," jelas Edy.

Saat ini sudah ada 186 negara telah terpapar covid-19. Di Sumatera Utara hingga saat ini ada ribuan orang dalam pemantauan (ODP) dan puluhan pasien dalam pengawasan (PDP) serta belasan orang dinyatakan positif dan dua orang yang meninggal dunia (positif).

Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin Siregar menegaskan imbauan Gubernur harus dipatuhi dan dijalankan. Diantaranya tidak berkerumun atau berkumpul, tidak melaksanakan pesta yang melibatkan banyak orang dan tetap berdiam diri di rumah. "Kami tegaskan, jauhi kerumunan. Tolong patuhi protokol yang telah ditetapkan pemerintah. Kami akan bubarkan dan jangan melawan. Kemudian tidak ada pemakaman yang mendatangkan pelayat," tegasnya.