Lockdown COVID-19 Kacau, PM India Minta Maaf ke Warga

Senin, 30 Maret 2020 - 14:52 WIB
Lockdown COVID-19 Kacau, PM India Minta Maaf ke Warga
Perdana Menteri India Narendra Modi. Foto/Anadolu
A A A
NEW DELHI - Keputusan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi melakukan Lockdown di seluruh wilayah India yang diberlakukan 21 hari untuk menghambat penyebaran virus corona baru, COVID-19, memicu kekacauan.

Perdana Menteri (PM) Narendra Modi pun meminta maaf, terutama pada warga miskin, karena kehidupan mereka menjadi sulit.

Dalam pidato bulanannya pada hari Minggu, Modi secara terbuka meminta maaf kepada warganya.

Modi menggarisbawahi bahwa pihak yang paling terkena dampak dan rentan selama lockdown adalah orang-orang yang terdampar di perbatasan Delhi dan mencoba untuk kembali ke desa mereka.

"Pertempuran dengan virus corona sulit dan membutuhkan keputusan yang keras. Saya minta maaf karena mengambil langkah-langkah keras yang telah menyebabkan kesulitan dalam hidup Anda, terutama orang miskin," kata Modi.

"Saya tahu beberapa dari Anda juga akan marah kepada saya. Tetapi tindakan keras ini diperlukan untuk memenangkan pertempuran ini," katanya lagi, seperti dikutip dari Anadolu, Senin (30/3/2020).

Pidato Modi disampaikan ketika lockdown 21 hari diberlakukan di seluruh India. Kebijakan itu membuat ribuan pekerja migran menganggur atau pun dipaksa untuk menempuh jarak jauh ke desa mereka dengan berjalan kaki. Berbagai dokumentasi foto dan video menunjukkan polisi India memukuli orang-orang yang berada di jalan selama lockdown berlangsung.

Menurut data pelaporan online worldometers.info, ada 1.071 orang yang terinfeksi COVID-19 di India. Dari jumlah itu, 29 di antaranya telah meninggal. Sejauh ini 100 pasien telah disembuhkan.

Setelah pertama kali muncul di Wuhan, China pada bulan Desember 2019, virus tersebut telah menyebar ke setidaknya 199 negara dan wilayah.

Lebih dari 723.000 orang di seluruh dunia terinfeksi dengan 33.993 di antaranya telah meninggal. Sebanyak 151.800 telah disembuhkan.
(vhs)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 1.2586 seconds (0.1#10.140)