DPR Dukung Pengembangan AWR, Geratieks, PMS hingga Penerapan LP2B

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo mendukung upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menjadikan Agriculture War Room (AWR) sebagai pusat data dan kendali pertanian masa depan.

Lebih dari itu, kata dia, AWR harus bisa menjawab berbagai tantangan dan persoalan yang ada di lapangan.

"Saya kira keberadaan AWR sangat bagus sekali dalam memahami persoalan pertanian ke depan, terutama untuk menampung berbagai aspirasi petani melalui teknologi yang ada. Aspirasi yang ada kemudian bisa dijadikan bahan diskusi sebelum mengambil kebijakan," ujar Firman disela-sela Rapat Kerja Kementerian Pertanian bersama Komisi IV DPR RI di Gedung Parlemen, Senin (17/2/2020).

Firman mengatakan, pada dasarnya DPR mendukung penyatuan data yang dilakukan Kementerian Pertanian. Tapi, kata dia, penyatuan itu harus dilakukan secara konsisten dengan tidak membuat data fiktif atau data yang digunakan untuk kepentingan tertentu.

"Kalau kita bicara pertanian dan produk pertanian, terutama ekspor dan impor tentu harus menggunakan data yang real dan tidak menggunakan yang amburadul. Tentu kalau arahnya ke sana dan data yang ada itu bisa dipertanggungjawabkan kami (DPR) akan dukung sepenuhnya," katanya.

Selain AWR, Firman juga mendukung kampanye Kementan terkait larangan alih fungsi lahan dengan menerapkan pasal pidana Undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang alih fungsi lahan. Aturan tersebut, kata Firman sangat tepat dan relevan untuk digunakam sebagai perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

Kata Firman, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau yang selanjutnya disebut LP2B merupakan aturan yang sangat cocok untuk melindungi lahan pertanian di seluruh Indonesia.