PGRI Minta Pemerintahan Baru Selesaikan Permasalahan Guru

JAKARTA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berharap berbagai permasalahan yang mendera profesi guru bisa diatasi pemerintahan baru.

Mulai dari perekrutan guru, pengembangan karir hingga pelatihan guru agar lebih diperhatikan. Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi mengatakan PB PGRI mengucapkan selamat kepada Jokowi dan Ma'ruf Amin yang menurut KPU menjadi pemenang Pilpres 2019. PGRI pun percaya jika pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi dan Jusuf Kalla kemarin adalah untuk peningkatan akses pendidikan sehingga anak-anak pun akan memiliki fasilitas pendidikan yang bermutu.

Selanjutnya, kata dia, yang diharapkan dari pemerintahan ke depan ialah perhatian yang sungguh-sungguh kepada SDM. Salah satunya yang terkait kepada guru.

"Perhatian itu mulai dari merekrut, pengembangan karir dan juga pelatihan yang sungguh-sungguh," ujarnya di Gedung Guru, Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Unifah berharap kekurangan guru bisa diatasi selama lima tahun pemerintahan mendatang sehingga kebutuhan guru pun bisa dipenuhi di seluruh daerah. Dosen Universitas Negeri Jakarta ini mengungkapkan pemenuhan kebutuhan guru ini penting sebab saat ini kekurangannya menyentuh angka satu juta orang.

Dia juga berharap pemerintah akan terus mengangkat guru honorer sebagai aparatur sipil negara (ASN). Tentu saja, katanya, guru honorer yang diangkat ialah yang memenuhi persyaratan. Dia yakin jika guru honorer pantas menjadi ASN juga asal diberikan pelatihan.

"Yang paling penting ada penyelesaian pada guru honorer. Dan itu tidak cukup. Harus ada pelatihan bagi mereka. Setelah itu kita mulai lagi babak baru dengan proses berdasarkan analisis kebutuhan. Tapi tetap beri (guru honorer) kesempatan," harapnya.

Dia melihat komitmen pemerintah untuk memperhatikan guru honorer sudah ada. Kata dia, tahun lalu sudah ada 100.000-an guru honorer yang diangkat. Lalu berlanjut pada perekrutan tahun ini. Maka dia meyakini jika dalam lima tahun ke depan pemerintah terus melakukan perekrutan maka masalah pengangkatan dan kekurangan guru ini akan selesai.

Masih kata Unifah, kalaupun guru honorer ini tidak lolos seleksi ASN maka mereka bisa diberi gaji sesuai standar upah minimum regional (UMR). Akan tetapi dia meminta anggaran penggajian itu tidak mengandalkan anggaran daerah namun harus ada intervensi dari pemerintah pusat.

Dia juga meminta penempatan guru harus dikawal. Jangan sampai guru yang diangkat hanya ditempatkan di wilayah perkotaan saja. PGRI juga mendorong adanya akses ke pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Terlebih saat ini kualitas angkatan kerja masih rendah karena 50% nya adalah lulusan SD dan SMP.

"Selain itu arah pendidikannya diperjelas. Jadi mungkin dana-dana pendidikan tidak hanya ke hal teknis harus lebih banyak ke mutu," tutupnya.