Kapolri Sebut 19 Daerah Rawan Gangguan Kamtibmas

Kamis, 30 Januari 2020 - 10:01 WIB
Kapolri Sebut 19 Daerah Rawan Gangguan Kamtibmas
Kapolri Jenderal Idham Azis. Foto: dok/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Polri mengidentifikasi 19 daerah yang rawan konflik. Jenis gangguannya bisa datang dari peserta, penyelenggara ataupun masyarakat.

Oleh sebab itu, pengamanan pilkada serentak menjadi salah satu agenda prioritas Polri yang harus dikawal. Idham juga menginstruksikan kepada seluruh anggota Polri untuk netral. “Hal yang menjadi prioritas adalah pengamanan karena pilkada ini dilaksanakan di 270 daerah,” ujar Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis dalam acara Rapat Pim pinan (Rapim) Polri yang digelar di Auditorium PTIK/STIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemarin.

Rapim ini dihadiri sejumlah pejabat utama Mabes Polri mulai dari Wakapolri Komjen Pol Eddy Gatot Pramono hingga Kabareskrim Polri Listyo Sigit. Hadir pula para kapolda seluruhIndonesia.

Selain pengamanan pilkada, Polri juga akan fokus dalam pengamanan agenda nasional Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 pada Oktober dan November 2020 di Papua. Kemudian pengamanan seluruh proses pembangunan yang dilakukan pemerintah. “Hal-hal lain yang sudah kami bicarakan adalah pengamanan seluruh proses pembangunan yang dilakukan pemerintah,” papar Idham.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu mengungkapkan telah menyiapkan satuan tugas (satgas) dalam mendukung program pemerintah dalam mengamankan Pilkada Serentak dan PON 2020. “Polri sendiri telah menyiapkan beberapa satgas untuk mendukung semua program ini, misalnya satgas nusantara, satgas investasi, satgas pangan, satgas khusus pengaman an Papua dan itu semua kita bersama-sama,” tandasnya.

Dikatakan Idham, Satgas Investasi beranggotakan sejumlah instansi terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). “Sekarang sedang dibentuk timnya sama Kabareskrim, nanti akan kerja sama dengan OJK dan pihak BI,” tutupnya.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra menambahkan, persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan hal penting karena akan memengaruhi situasi secara nasional. Situasi yang kondusif akan menciptakan situasi dan iklim investasi yang kondusif pula.

Satgas Investasi, lanjut Asep, juga dibentuk sebagai upaya untuk menjaga kekondusifan dari investasi. “Tahun ini akan banyak investor Indonesia untuk pembangunan nasional. Subtansi tugasnya investasi ini, Polri memberikan jaminan pada masyarakat internasional investasi dengan baikdi Indonesia. Satgas ini pun bekerja bersama dengan stakeholder terkait,” katanya.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebelumnya menginstruksikan kepada jajaran TNI untuk netral di Pilkada Serentak 2020. Hal ini kata dia sangat penting untuk tetap memegang netralitas TNI tidak ber politik praktis. “Kepada jajaran TNI di seluruh wilayah untuk tetap memegang netralitas TNI,” ujar Hadi pada acara Rapim TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (28/1/2020).

Rapat kali ini mengusung tema “Profesionalitas, Soliditas, Sinergi TNI-Polri dalam Rangka Menyukseskan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 serta Mengawal Pembangunan Nasional dalam Rangka Menuju Indonesia Maju.

Dalam rapat kali ini juga dibahas soal penanganan bencana alam. Seperti hujan dan tanah longsor beberapa waktu lalu. Hadi memastikan personel TNI-Polri siap diterjunkan mem bantu warga terdampak bencana. “TNI-Polri siap untuk membantu masyarakat di wilayah-wilayah apabila prediksi atau ancaman tersebut benar-benar terjadi TNI-Polri siap mengatasi kesulitan wilayah yang terkena musibah kekeringan maupun bencana alam tersebut,” jelasnya.
(nfl)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 1.0014 seconds (0.1#10.140)