alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Peran Wahyu saat Sidang Pleno KPU Tidak Ada Sikap Ngotot

Vitrianda HIlba Siregar
Peran Wahyu saat Sidang Pleno KPU Tidak Ada Sikap Ngotot
omisioner KPU, Viryan Azis memenuhi panggilan KPK, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap terkait pemulusan PAW anggota DPR PDIP. Foto/SINDOphoto/Dok

JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan Azis memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap terkait pemulusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR PDIP.

Viryan Azis menyatakan bahwa sikap Wahyu Setiawan (WS) tidak memberikan penekanan secara berlebihan atau memaksakan kehendak dalam proses sidang pleno tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR.

"Perannya (Wahyu) biasa saja, kami hanya berpendapat saja. Nggak ada (pemaksaan) ya, semua (pendapat) sama saya kira," ujar Viryan, usai diperiksa KPK, Selasa (28/1/2020).



Viryan menekankan bahwa persoalan PAW tidak bisa dilakukan antara partai politik dengan KPU, melainkan penentuannya ada di DPR maupun DPRD.

"PAW tidak bisa dijalankan. Penyelenggara pemilu itu hal lazim, regulasinya sama sama sampai sekarang. Calon terkait PAW itu prosesnya melalui DPR dan DPRD bukan partai," jelasnya.

Saat diperiksa tim penyidik KPK pun, Viryan mengatakan tak ada yang istimewa. Ia menyampaikan apa yang sudah dikerjakan saja selama ini.

Sementara itu, Pengamat Politik IPI Karyono Wibowo beranggapan bahwa berdasarkan penjelasan Virya yang mengakui bahwa sikap WS yang biasa-biasa saja tidak menunjukkan sikap ngotot menggolkan HS di PAW menunjukkan WS sudah menghitung dan tidak ada celah untuk memenangkan HS.

"Karena sudah punya keyakinan bahwa dia (WS) sulit untuk mengabulkan HS maka sikapnya biasa-biasa saja tidak menunjukkan sikap ngotot terkait PAW disidang pleno KPU," jelasnya.

Selain itu, tambah Karyono, keterangan Viryan menunjukkan didalam internal KPU tidak ada ketegangan masing-masing Komisioner KPU terkait PAW tersebut.

"Jadi perlu bahan pertimbangan oleh penyidik KPK untuk mendalami kesalahannya sebenarnya ada dimana," pungkasnya.



(vhs)